Tangerang Selatan, Nusantara Info: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya disusun secara cerdas, tetapi juga harus dijalankan dengan penuh akuntabilitas serta dijaga dengan integritas.
Hal itu disampaikan Cris dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Siklus Perencanaan yang digelar di Tangerang Selatan, Rabu (17/9/2025). Menurutnya, pertumbuhan dan kemajuan tidak pernah hadir secara tiba-tiba. Semua itu merupakan hasil dari proses yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan dilandasi nilai integritas yang konsisten.
“Perencanaan yang baik akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan akuntabilitas. Dan akuntabilitas akan kehilangan makna bila tidak ditopang integritas,” ujar Cris.
Sebagai upaya memperkuat tata kelola birokrasi, Kemnaker menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur). Dua sistem ini diharapkan mampu mencegah praktik penyuapan dan kecurangan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan Kemnaker.
Cris menjelaskan, SMAP dan Sikencur mencakup pembangunan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), peningkatan kapasitas SDM, hingga kampanye budaya integritas. Selain itu, penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 menjadi bagian penting untuk memastikan sistem antisuap di Kemnaker berjalan sesuai standar internasional.
“Dengan hadirnya SMAP dan Sikencur, kita tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi tentang membangun budaya. Budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Cris juga menegaskan melalui Bimtek ini, Kemnaker berkomitmen terus memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus berintegritas.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker, Hery Budoyo menyampaikan bahwa Bimtek Siklus Perencanaan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap perencanaan yang mampu memperkuat tata kelola, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak kepercayaan dengan publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Bimtek ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari pejabat eselon, kepala biro, kepala pusat, pimpinan balai, hingga koordinator bidang perencanaan di lingkungan Kemnaker. Mereka memiliki peran strategis dalam penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan risiko organisasi.
Hery berharap dengan kapasitas yang diperkuat, para peserta mampu mengintegrasikan arah kebijakan nasional dan ketenagakerjaan ke dalam siklus perencanaan di unit kerja masing-masing. (*)
