Jakarta, Nusantara Info: Ironis! Di tengah transformasi digital yang terus digaungkan pemerintah, harga internet di Indonesia justru menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Namun, kualitasnya jauh dari kata memuaskan, kecepatan internet Tanah Air masih tertinggal dan termasuk terlelet kedua di kawasan ASEAN.
Data terbaru dari Cable.co.uk dan We Are Social per Februari 2025, menunjukkan bahwa harga rata-rata internet fixed broadband di Indonesia mencapai US$ 0,41 atau sekitar Rp 6.809 per Mbps (kurs Rp 16.610 per US$). Dengan angka ini, Indonesia menempati urutan ke-12 termahal di dunia, bahkan lebih mahal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Hong Kong.
Lebih Mahal dari Negara Maju
Sebagai perbandingan, berikut harga rata-rata internet fixed broadband di sejumlah negara ASEAN per Mbps per bulan:
- Filipina: US$ 0,14 (Rp 2.325)
- Malaysia: US$ 0,09 (Rp 1.494)
- Vietnam: US$ 0,04 (Rp 664)
- Singapura: US$ 0,03 (Rp 498)
- Thailand: US$ 0,02 (Rp 332)
Artinya, harga internet di Indonesia enam hingga dua puluh kali lipat lebih mahal dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.
Laporan Visual Capitalist bahkan menyoroti bahwa sejumlah negara Asia seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan mampu menghadirkan internet berkecepatan tinggi dengan harga sangat murah, hanya sekitar US$ 0,05 per Mbps.
Koneksi Lambat, Peringkat Dunia Mengecewakan
Tidak hanya mahal, kecepatan internet Indonesia juga tertinggal jauh. Berdasarkan Speedtest Global Index (Agustus 2025), Indonesia mencatat kecepatan rata-rata fixed broadband hanya 39,88 Mbps, menempatkannya di peringkat ke-116 dari 154 negara.
Untuk kategori mobile broadband, kecepatannya 45,01 Mbps, berada di urutan ke-83 dari 103 negara. Dengan capaian ini, Indonesia hanya unggul satu peringkat di atas Laos dalam konteks kecepatan internet di ASEAN.
Perbandingan Kecepatan Internet ASEAN
Mobile Broadband (Agustus 2025):
- Brunei Darussalam – 184,86 Mbps (peringkat 9 dunia)
- Singapura – 164,75 Mbps (peringkat 12 dunia)
- Vietnam – 152,17 Mbps (peringkat 16 dunia)
- Malaysia – 143,56 Mbps (peringkat 20 dunia)
- Thailand – 124,33 Mbps (peringkat 30 dunia)
- Filipina – 59,64 Mbps (peringkat 66 dunia)
- Kamboja – 53,58 Mbps (peringkat 76 dunia)
- Indonesia – 45,01 Mbps (peringkat 83 dunia)
- Laos – 42,94 Mbps (peringkat 86 dunia)
Fixed Broadband (Agustus 2025):
- Singapura – 394,3 Mbps (peringkat 1 dunia)
- Thailand – 262,42 Mbps (peringkat 9 dunia)
- Vietnam – 261,8 Mbps (peringkat 10 dunia)
- Malaysia – 154,03 Mbps (peringkat 41 dunia)
- Filipina – 105,17 Mbps (peringkat 54 dunia)
- Brunei Darussalam – 83,14 Mbps (peringkat 78 dunia)
- Kamboja – 49,32 Mbps (peringkat 105 dunia)
- Laos – 47,46 Mbps (peringkat 109 dunia)
- Indonesia – 39,88 Mbps (peringkat 116 dunia)
- Myanmar – 26,9 Mbps (peringkat 132 dunia)
Paradoks Digital di Tanah Air
Kondisi ini menunjukkan paradoks digital Indonesia. Pasalnya, di satu sisi, pemerintah mendorong transformasi digital lewat berbagai program seperti Smart City, Digitalisasi UMKM, dan pemerataan akses 5G; namun di sisi lain, biaya internet tetap tinggi dan kecepatannya tertinggal jauh.
Analis telekomunikasi menilai bahwa tingginya harga internet di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Masih terbatasnya infrastruktur serat optik di luar Jawa,
- Tingginya biaya sewa jaringan antaroperator,
- Kurangnya kompetisi di sektor penyedia layanan internet (ISP), dan
- Pajak serta biaya operasional yang belum efisien.
“Ketimpangan digital masih menjadi tantangan besar. Di wilayah perkotaan, kualitas internet cukup baik, tapi di daerah tertinggal kecepatannya bisa hanya 10–20 persen dari rata-rata nasional,” ujar seorang pakar ICT yang dikutip dari laporan Visual Capitalist.
Negara Lain Makin Kencang, Indonesia Masih Tertatih
Sebagai pembanding, Uni Emirat Arab (UEA) kini menempati peringkat pertama dunia untuk kecepatan mobile broadband, sementara Singapura memimpin dunia untuk kecepatan fixed broadband dengan harga sangat murah, yakni hanya sekitar Rp 498 per Mbps.
Dengan kondisi tersebut, pengamat menilai bahwa Indonesia harus segera melakukan reformasi besar-besaran di sektor telekomunikasi, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, regulasi tarif, maupun peningkatan daya saing operator lokal.
Meski pemerintah terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor, data ini menjadi alarm serius bagi kualitas dan keterjangkauan internet nasional.
Dengan harga selangit dan kecepatan yang masih tertinggal, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam ekonomi digital regional, terutama jika tidak segera melakukan perbaikan struktural di sektor jaringan dan kebijakan tarif. (*)
