Jakarta, Nusantara Info: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama bawang merah dan cabai rawit, yang terjadi di berbagai daerah pada awal Desember 2025. Yang menjadi perhatian, kenaikan harga justru terjadi di banyak wilayah yang dikenal memiliki lahan subur.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik, serta Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah. Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Tomsi mengungkapkan, berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang merah pada minggu pertama Desember 2025. Sementara itu, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit, dan 257 daerah mencatat kenaikan harga cabai merah pada periode yang sama.
“Kami minta teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga dapat dimaklumi bila terjadi di wilayah terdampak bencana. Namun, data menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami lonjakan harga justru tidak terdampak dan dikenal memiliki lahan pertanian yang subur.
“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ujarnya mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga.
Mengacu pada data terbaru Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal. Tomsi mengingatkan Pemda agar memastikan komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan masyarakat agar program tersebut efektif menekan harga.
Dirinya menekankan pentingnya kesadaran Pemda untuk bergerak cepat mengatasi kenaikan harga komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi lebih tinggi.
Dorong Dukungan Pemda terhadap Program Prioritas Nasional
Selain membahas inflasi pangan, Rakor juga menyinggung pentingnya dukungan daerah untuk berbagai program pemerintah pusat. Tomsi meminta Pemda mempercepat pendataan jembatan pejalan kaki, terutama yang menghubungkan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.
Ia juga menegaskan pentingnya kontribusi daerah dalam Program 3 Juta Rumah, yang menjadi bagian dari prioritas nasional untuk penyediaan hunian layak.
Rakor turut dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Plt Deputi II KSP Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga lain bergabung secara virtual, bersama para kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)
