Aceh, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA secara resmi melepas bantuan logistik Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat. Pelepasan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh.
Bantuan logistik ini disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, khususnya pada masa tanggap darurat hingga tahap awal pemulihan. Penyaluran bantuan difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat agar dampak bencana dapat segera diminimalkan.
Adapun distribusi bantuan dilakukan secara roadshow mulai 21 Desember 2025 ke 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah setempat guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.
Safrizal ZA menegaskan bahwa pelepasan bantuan logistik ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat dalam merespons bencana yang dialami masyarakat di daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak agar penanganan bencana berjalan efektif dan optimal.
“Pelepasan bantuan logistik ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di Aceh mendapatkan dukungan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Kegiatan pelepasan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal, sebagai wujud penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya kemanusiaan di Provinsi Aceh.
Menurut Safrizal ZA, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat.
“Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, TP PKK Pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan cepat serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan juga akan terus memantau proses distribusi bantuan dan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik, sekaligus memberikan perlindungan dan dukungan maksimal bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh. (*)
