Aceh, Nusantara Info: Penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara terus menjadi perhatian serius Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Kedua wilayah tersebut tercatat sebagai daerah dengan dampak bencana paling luas dan parah, mencakup kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, hunian warga, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA mengatakan bahwa upaya percepatan rehabilitasi tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi semata, melainkan harus dibarengi dengan kerja nyata dan inspeksi langsung di lapangan.
“Rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi harus selalu diimbangi dengan kerja-kerja lapangan. Tugas utama Satgas PRR adalah memastikan seluruh rencana aksi benar-benar dijalankan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya dibahas di belakang meja,” ujar Safrizal dalam keterangan pers, Sabtu (29/2/2026).
Safrizal menjelaskan, pada hari yang sama pihaknya mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Wakil Ketua Satgas Nasional dalam rangka inspeksi dan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis di Aceh Timur dan Aceh Utara.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Pante Rambong, Aceh Timur; rekonstruksi dan pemberian bantuan di SDN Blang Senong, Aceh Timur; inspeksi Jembatan Desa Sawang, Aceh Utara; penyaluran bantuan kepada masyarakat Desa Tupok Blang, Aceh Utara; serta pembangunan Huntara di Desa Baba Krueng, Aceh Utara.
“Alhamdulillah, pembangunan huntara di Desa Pante Rambong, Aceh Timur, sudah rampung dan secara simbolis Wakasatgasnas telah menyerahkan kunci kepada masyarakat. Bagi warga yang tidak memilih opsi huntara juga telah disalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH),” jelas Safrizal.
Sementara itu, pembangunan huntara di Desa Baba Krueng, Aceh Utara, saat ini telah mencapai progres sekitar 60 hingga 70 persen dan terus dikebut agar segera dapat ditempati oleh warga terdampak.
Dalam inspeksi terpisah, Satgas PRR juga meninjau kondisi Jembatan Desa Sawang, Aceh Utara, yang hancur akibat banjir bandang. Safrizal menyebutkan bahwa pembangunan jembatan darurat jenis bailey telah dimulai dengan menurunkan alat berat serta dukungan personel dari Brimob Polri.
“Jembatan Desa Sawang merupakan urat nadi aktivitas masyarakat dan akses vital menuju desa seberang yang sempat terisolasi. Percepatan pembangunan jembatan bailey menjadi kebutuhan mutlak agar konektivitas segera pulih, termasuk untuk mengatasi kesulitan anak-anak berangkat ke sekolah,” ungkapnya.
Safrizal menambahkan, pembangunan jembatan bailey dilakukan secara paralel dengan penyusunan dan akselerasi rencana teknis pembangunan jembatan permanen di lokasi yang sama.
Sebagai informasi, Safrizal ZA juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan cepat, tepat, dan berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak secara berkelanjutan. (*)
