Ternate, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 dan segera mempersiapkan APBD TA 2027.
Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).
Fatoni mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi akan membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga pun menguat. Konsumsi rumah tangga ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta agar dapat terus bergerak.
Ia mengatakan, sektor swasta penting diperhatikan karena merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah. Hal ini termasuk peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan, memperhatikan tren realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia terjadi penurunan capaian realisasi secara nasional baik pendapatan maupun belanja. Pada pendapatan realisasi nasional tahun 2025 sebesar 94,49% lebih rendah dari capaian realisasi tahun 2024 sebesar 97,26%. Untuk belanja realisasi tahun 2025 sebesar 87,14% lebiih rendah dari capaian tahun 2024 sebesar 91,72%.
Berdasarkan data realisasi per tanggal 23 Januari 2026, Lima Provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi tahun 2025 yaitu Provinsi gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa timur, dan Provinsi Maluku Utara. Sedangkan, 5 Provinsi dengan realisasi terendah yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Lampung.
“Lima Provinsi dengan realisasi belanja tertinggi tahun 2025 yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lima terendah yaitu provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas Fatoni.
Fatoni mengatakan, Daerah dengan realisasi pendapatan yang tinggi dan realisasi belanja yang rendah cenderung mengakibatkan uang pemda yang tersedia di kas daerah akan menumpuk.
“Berdasarkan data yang disajikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah terdapat 101,42 Triliun tidak dapat dioptimalkan (idle money). sehingga pemerintah daerah kedepannya harus memiliki strategi dalam merencanakan belanja agar dapat direalisasikan dengan baik. Walaupun kami mengetahui bahwa ada beberapa pemda memang sengaja menyiapkan uang untuk kebutuhan pendanaan belanja rutin pada tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya. (*)
