Bogor (21/6/2022): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar diskusi bertajuk Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bogor, Senin (20/6/2022).
Dalam diskusi tersebut Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto menyatakan lembaganya berkomitmen turut serta mengupayakan predikat WBK dan WBBM, hingga menjadi lembaga dengan zona integritas yang kuat.
“Secara umum, target pembangunan zona integritas adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, hingga pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Ini penting untuk pelayanan publik. Kita mesti dapat menyatukan mindset dan pemahaman kita terkait zona integritas ini hingga kita dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ungkap Eko di hadapan hadirin diskusi.
Komitmen BSKDN untuk membangun zona integritas, lanjut Eko juga merupakan upaya kelembagaan dalam mencapai target reformasi birokrasi.
“Melalui Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, disebutkan bahwa target reformasi birokrasi adalah akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bebas KKN. Pelaksanaan program reformasi birokrasi ini pada unit kerja diwujudkan dalam upaya pembangunan zona integritas,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia berharap diskusi yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Pusat Litbang dalam BSKDN tersebut dapat menjadi ruang yang tepat untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembangunan zona integritas.
“Saya harapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak dan aktif berdikskusi dengan narasumber hingga kita mengaplikasikannya dalam penguatan lembaga kita,” pungkasnya.
Salah seorang narasumber dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Firmansyah menyatakan upaya BSKDN untuk membangun zona integritas merupakan hal yang patut diapresiasi.
“Keberadaan zona integritas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik hingga meningkatkan standar pelayanan nasional,” ujarnya. (*)
