Rabu (10/6), Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi melakukan rapat bersama Sales Area Manager Retail Lampung Bengkulu PT Pertamina (Persero) dan Bank BRI Lampung terkait Project JBT QR Coding dan penerapan kartu subsidi solar (fuel card) di ruang kerja Gubernur Lampung, di Bandar Lampung.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Arinal Djunaidi tersebut dilakukan demi pengendalian penyaluran BBM solar bersubsidi.
Pada kesempatan tersebut, Arinal mengatakan bahwa tidak ada tawar menawar dan harus sukses, karena fuel card tersebut merupakan upaya pengendalian penyaluran BBM solar bersubsidi.
“Project tersebut jangan sampai ada hambatan, oleh karena itu harus dilakukan inventarisir dengan benar,” ujar Gubernur Arinal.
Lebih lanjut Arinal menjelaskan, bahwa tiap OPD yang telah ditentukan harus melakukan pengkajian dengan benar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memilih perusahaan target pilot project, Dishub melakukan verifikasi kendaraan perusahaan, Biro Perekonomian merancang MoU dan payung hokum, serta ESDM melakukan pengawasan program.
Terkait kuota bahan bakar, Arinal menambahkan, bahwa diperlukan suatu pengkajian oleh Pertamina. “Terkait kuota, harus ada pengkajian ekstra, karena Lampung dengan daerah lainnya itu berbeda dan Lampung merupakan pintu gerbang Sumatera,” ungkapnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Lampung Bengkulu PT Pertamina (Persero), Donny Brilianto mengatakan, bahwa saat ini ada beberapa provinsi yang telah memberlakukan fuel card, di antaranya adalah Riau, Kalimantan Utara, Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara.
Foto : lampungprov.go.id
“Untuk di Provinsi Lampung, pilot project ini akan dilaksanakan selama kurang dari tiga bulan. Jika berhasil, akan dilaksanakan di seluruh SPBU Provinsi Lampung. Project ini akan dilakukan pada SPBU yang ada di Jalan Sutami, Bandar Lampung,” kata Donny.
Wilayah yang dipilih tersebut, menurut Donny karena karakteristik daerah KAIL (Kawasan Industri Lampung) dan jalan lintas yang banyak dilewati kendaraan berniaga.
Project JBT QR Qoding ini menggunakan QR Code yang berisikan data unik setiap kendaraan yang didaftarkan dan Brizzi sebagai alat pembayaran untuk pembelian Bio Solar.
Untuk skema penerapannya, Donny menjelaskan, di bulan juni harus sudah berjalan, mulai dari menyiapkan MoU dan payung hukum, identifikasi perusahaan dan verifikasi kendaraan serta persiapan sistem di BRI.
“Jadi, di bulan Juli sudah evaluasi dan sosialisasi SPBU dan perusahaan target, kemudian di bulan Agustus, melakukan implementasi di dua SPBU dan bulan Oktober, pelaksanaan evaluasi programnya,” jelas Donny.
Dengan menerapkan fuel card, menurut Donny, Pemerintah akan mendapatkan keuntungan seperti peningkatan pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan retribusi dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pengawasan BBM subsidi Bio Solar yang lebih mudah.
“Dalam hal ini, Pertamina juga mendapatkan keuntungan dari pengendalian penyaluran BBM subsidi seuai dengan kuota dari Pemerintah dan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Sedangkan BRI mendapatkan keuntungan berupa perputaran dana transaksi jual belu BBM subsidi,” ujarnya.
