Badung (22/2/2023): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan sejumlah faktor pentingnya realisasi APBD dilakukan sejak awal tahun. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada saat melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi realisasi APBD di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekaligus sebagai keynote speech pada seminar dengan tema ‘Reformasi Birokrasi ASN dan Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Adaptif, Responsif, Transparan dan akuntabel’ di The Trans Resort Bali, Badung, Bali, Jumat (17/2/2023).
Kemendagri terus berupaya, agar realisasi APBD dilaksanakan sejak awal tahun. “Kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan waktu, segera dilaksanakan diawal tahun. Lelang dipercepat, administrasi juga disegerakan,” ujar Fatoni.
Menurut Fatoni, salah satu pentingnya realisasi APBD digenjot sejak awal tahun, yaitu uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan roda ekonomi dan akan meningkatkan perekonomian daerah.
“Kedua, pembangunan lebih cepat dan dimulai sejak awal tahun. Sehingga kinerja pemerintah daerah meningkat, kehadiran negara dan pemerintah akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tahu, pemerintah bekerja sepanjang tahun, dan ini akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya.
“Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Sehingga masyarakat menikmati kualitas pelayanan publik yang baik sepanjang tahun. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi,” tambah Fatoni.
Lebih lanjut ia menjelaskan, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dan program yang berjalan sepanjang tahun, dimulai sejak awal tahun akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak program dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, bantuan sosial, kegiatan dibidang perekonomian, akan berdampak dan bisa dirasakan masyarakat.
“Kelima, dapat meningkatkan daya saing daerah. Keenam, menyerap tenaga kerja dan ketujuh menggairahkan investasi dan menarik investor,” kata Fatoni.
Selain itu, Fatoni juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah perlu menganggarkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk keperluan darurat dan mendesak. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Diketahui, Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang paling terdampak karena Pandemi Covid-19. Sektor wisata yang menjadi andalan Kabupaten Badung menjadi stagnan. Ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Sektor-sektor lain ikut terdampak.
“Perlu segera digenjot realisasi APBD, agar cepat membangkitkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja,” pungkasnya. (*)
