NUSANTARA UPDATE

Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Erick Thohir: Tinggal Tunggu Finalisasi Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan Creative Financing dan KPBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Kemendagri Puji Badung, Meski PAD Besar Tetap Gencar Berinovasi Bangun Daerah Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI BGN Ancam Tutup Permanen Dapur MBG yang Nekat Gunakan Barang Subsidi

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan Creative Financing dan KPBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan Creative Financing dan KPBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Kemendagri Puji Badung, Meski PAD Besar Tetap Gencar Berinovasi Bangun Daerah

Kemendagri Puji Badung, Meski PAD Besar Tetap Gencar Berinovasi Bangun Daerah

Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI

Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Tag: APBD

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Dirjen Keuda Fatoni Minta Daerah Kreatif dan Inovatif Mencari Sumber Pendapatan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat05/05/202620/05/2026

Dirjen Keuda Fatoni Minta Daerah Kreatif dan Inovatif Mencari Sumber Pendapatan

Dirjen Keuda Fatoni Minta Pemkot Pekanbaru Percepat Realisasi Belanja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat05/05/202620/05/2026

Dirjen Keuda Fatoni Minta Pemkot Pekanbaru Percepat Realisasi Belanja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat24/04/202624/04/2026

Genjot PAD, Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Terapkan Creative Financing

Kemendagri Dorong Penguatan Peran TAPD untuk Optimalkan APBD dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat30/01/2026

Kemendagri Dorong Penguatan Peran TAPD untuk Optimalkan APBD dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Tito Karnavian Terbitkan SE Penggunaan Bantuan dan Pergeseran APBD untuk Daerah Terdampak Bencana

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat13/12/202514/12/2025

Tito Karnavian Terbitkan SE Penggunaan Bantuan dan Pergeseran APBD untuk Daerah Terdampak Bencana

Dirjen Bina Keuda Fatoni: Uang Kas Pemda di Bank Bagian dari Mekanisme Resmi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat14/11/2025

Dirjen Bina Keuda Fatoni: Uang Kas Pemda di Bank Bagian dari Mekanisme Resmi

Tim Koordinasi Program MBG Bentukan Prabowo Gunakan APBN dan APBD untuk Bekerja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat30/10/202501/04/2026

Tim Koordinasi Program MBG Bentukan Prabowo Gunakan APBN dan APBD untuk Bekerja

Menkeu Purbaya Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Nyuruh Saya Kerja, Cek Saja ke BI!

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat22/10/2025

Menkeu Purbaya Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Nyuruh Saya Kerja, Cek Saja ke BI!

1
2
3
…
5
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.