Sumenep (18/9/2023): Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan peninjauan lapangan ke Kabupaten Sumenep untuk verifikasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintah Dalam Pengelolaan Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dengan calon penerima Bupati Sumenep.
Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dilaksanakan berdasarkan Permendagri 41 Tahun 2016 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara selaku Ketua Tim Peninjauan Lapangan Kabupaten Sumenep, Amran menyampaikan terdapat beberapa kebutuhan data dan indikator yang digunakan untuk mengukur program usulan dalam peninjauan lapangan.
“Peninjauan lapangan berpedoman pada beberapa indikator Orisinalitas, Kebaruan yaitu bentuk inovasi dari program, Keterkaitan Dengan Visi/Misi Kepala Daerah, Kemanfaatan, Kolaborasi atau Kerja Sama, dan Keberlanjutan program” ujarnya.
Siti Isro’Yati, perwakilan Sekretariat Militer Presiden menyatakan peninjauan lapangan ke Sumenep dapat memberikan penguatan program dan inovasi melalui penggambaran dampak program berdasarkan data-data dan kondisi lapangan.
“Peninjauan lapangan dilakukan dalam rangka pendalaman program melalui data-data dukung untuk memperkuat inovasi dan program dari Bapak Bupati,” ungkapnya.
Dalam pegusulan Satyalancana Wira Karya Tahun 2023, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengusulkan dua inovasi bidang kelautan, yaitu sistem aplikasi Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) dan SIKAPAL.
SKPHP merupakan bagian dari syarat dokumen karantina ikan sehingga kebutuhan percepatan layanan penerbitan SKPHP diharapkan dapat mempercepat distribusi pemasaran ikan keluar.
Aplikasi SKPHP merupakan wujud percepatan dan transparansi pelayanan publik sektor perikanan. Sedangkan sistem informasi SIKAPAL lahir dalam rangka memberikan perlindungan dan mitigasi kecelakaan nelayan Sumenep dimana melalui aplikasi ini seluruh pergerakan kapal nelayan dapat diketahui titik posisi koordinat.
“Implementasi SKPHP Online dilakukan untuk mengurangi biaya dan percepatan layanan, menghindari praktek pungli dan memperlancar pengiriman ikan sedangkan SIKAPAL diimplementasikan dalam rangka penanganan pertama jika terjadi kecelakaan di laut,” terang Achmad Fauzi.
Kedua aplikasi ini ke depan akan dilakukan integrasi dalam rangka mendukung upaya pengembangan basis data sektor kelautan serta peningkatan layanan bagi nelayan. Aplikasi Sistem SKPHP Online dan SIKAPAL merupakan perwujudan penerapan E-government dalam pelayanan public yang patut di apresiasi karena memberikan dampak kemudahan bagi Masyarakat kepulauan dalam memperoleh layanan yang secara tidak langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi nelayan.
Bupati Sumenep merupakan salah satu dari beberapa Kepala Daerah yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh apresiasi Satyalancana Wira Karya atas jasanya dalam pengelolaan kelautan yang nantinya hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan pertimbangan penetapan calon penerima Satyalancana Wira Karya yang penganugerahannya akan dilaksanakan pada Puncak Peringatan Hari Nusantara 2023. (*)
