Kepala BSKDN Tegaskan Penerapan Inovasi Daerah Mampu Efisiensikan Anggaran

Bagikan

Kepala BSKDN Tegaskan Penerapan Inovasi Daerah Mampu Efisiensikan Anggaran

Jakarta (30/3/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa penerapan inovasi daerah mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran. Sehingga, daerah tidak perlu ragu untuk meningkatkan inovasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Pesan itu disampaikan Yusharto saat melakukan audiensi dengan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis (30/3/2023).

Yusharto mengungkapkan, pihaknya terus berupaya mendorong daerah untuk meningkatkan inovasi. Dirinya meyakini inovasi daerah bukanlah suatu hal yang sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi. Menurutnya, keberadaan inovasi justru membawa dampak baik bagi penggunaan anggaran yang lebih efisien bagi pemerintah daerah (Pemda).

“Dampak yang bisa diperoleh dari adanya inovasi adalah efisiensi anggaran, daerah-daerah coba kita dorong untuk bisa memulai melibatkan masyarakat tanpa menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mengeksekusi inovasi yang mereka hasilkan, dan dengan demikian sekali lagi kita sudah mengarah ke sana untuk berpikir bahwa inovasi itu harus ada dampaknya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk meminimalisir anggapan yang keliru mengenai inovasi, Yusharto mengaku pihaknya tengah gencar melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap daerah yang kurang inovatif atau yang mengalami penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID).

“Kami sedang gencar melakukan pembinaan terhadap daerah terbaru kemarin Sulawesi Utara, sebelumnya kami sudah ke Jawa Timur, Jambi, Aceh, dan berikutnya ke Kalimantan Barat,” tambahnya.

Kepala BSKDN Tegaskan Penerapan Inovasi Daerah Mampu Efisiensikan Anggaran
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo

Tidak hanya Binwas kepada daerah, untuk mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang berkualitas di daerah, pihaknya mengaku tengah melakukan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga. Hal ini seperti kerja sama terkait pengelolaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, Pj Gubernur Sumsel Hadiri Rakor Kominda, KPU dan Bawaslu Bahas Kesiapan Pemilu

“Melalui JIPPNas kita (BSKDN) berkontribusi agar semua daerah mengetahui tentang inovasi terpilih berdasarkan kriteria yang ada saat ini, untuk memperbaiki cara mengukur, untuk memperbaiki perluasan pemanfaatan hasil atau dampak dari inovasi yang kami temukan untuk bisa meningkatkan kualitas proses pengukuran dari Indeks Inovasi Daerah yang ada,” jelas Yusharto.

Dia melanjutkan, lembaga lainnya yang menjadi mitra kerja BSKDN dalam menyukseskan peningkatan inovasi daerah adalah Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan riset penyempurnaan IID hingga penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. “Kalau harus melihat dampak yang lebih terukur ya harus melalui riset, saya yakin tentang itu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, hadir Kepala Organisasi Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho yang menyambut baik kerja sama dengan BSKDN. Dia mengatakan, sudah menjadi tugas BRIN untuk memfasilitasi riset di Indonesia. “Saya kira salah satu aspek penting dari keberadaan BRIN itu esensinya adalah menjembatani, melayani untuk Indonesia.  Jadi dia (BRIN) itu tidak didesain untuk peneliti 100 persen karena itu salah satu moto kepala BRIN adalah open platform termasuk memfasilitasi riset. Semuanya boleh mengajukan riset,” ujarnya. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait