Bandar Lampung (31/3/2021): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melantik Bambang Sumbogo sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Barat, di Balai Kratun Lantai III Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (30/3/2021).
Dalam acara tersebut turut hadir ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arnal Djunaidi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan, Unsur Forkopimda Provinsi Lampumg, Anggota DPRD Provinsi Lampung, dan beberapa pejabat lainnya.
Sedangkan dari Pemkab Pesisir Barat turut hadir Sekda sekaligus Plh. Bupati Pesisir Barat N Lingga Kusuma, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi dan Plh. TP PKK Farida Miladia Lingga.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pj Bupati bertugas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan daerah, untuk masa jabatannya sampai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Kemudian Pj Bupati memiliki tugas menjalankan urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disetujui bersama DPRD.
“Selain itu, Pj Bupati juga memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, membuat peraturan daerah, melakukan pengisian jabatan dan mutasi jabatan berdasarkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pj Bupati bertugas sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan penanganan dan pengendalian pandemi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo sebagai Pejabat (Pj) Bupati Pesisir Barat. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 131.18/1974/Otda tanggal 26 Maret 2021 dan Ketetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-645, tanggal 23 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung
Dalam putusan tersebut berisikan untuk melaksanakan pelantikan terhadap Bambang Sumbago,sebagai pejabat Pesisir Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian memyampaikan berita acara dan laporan pelaksanaan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (*)
