Jakarta (14/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan progres penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang ditargetkan selesai pada 2023. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka acara Koordinasi Penyempurnaan dan Pemanfaatan Hasil ITKPD Tahun 2023. Acara tersebut digelar secara daring dan luring dari Aula BSKDN pada Senin (13/2/2023).
Lebih lanjut Yusharto menerangkan, pada akhir tahun 2022 pihaknya telah menyampaikan progres sementara mengenai penyusunan ITKPD secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dia menambahkan, Mendagri telah mengapresiasi progres ITKPD dan meminta BSKDN segera menindaklanjuti hal tersebut.
“Mendagri meminta BSKDN segera melangsungkan diskusi bersama stakeholder lainnnya khususnya bersama Kementerian PAN-RB,” ungkapnya.
Sementara itu, merespons arahan Mendagri, Yusharto mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan dengan tim Kemitraan dan The United States Agency for International Development (USAID) melalui program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT). Dia mengatakan, pertemuan tersebut membahas penyempurnaan pengukuran ITKPD.
Selanjutnya, Yusharto menjelaskan koordinasi penyempurnaan dan pemanfaatan hasil ITKPD juga didiskusikan bersama Kementerian dan Lembaga lainnya yang memiliki indeks yang selaras dengan ITKPD.
“ITKPD diarahkan untuk menjadi indeks komposit atau indeks gabungan, maka memerlukan data pendukung indeks dari kementerian dan lembaga lainnya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap kegiatan penyusunan ITKPD yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti. Kendati demikian, dia mengaku penyempurnaan ITKPD masih perlu melalui berbagai proses.
Proses itu, lanjut Yusharto di antaranya pembahasan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memenuhi data-data ITKPD, pembahasan terkait bisnis proses pelaksanaan pengukuran ITKPD, penyusunan regulasi pendukung pengukuran ITKPD hingga proses sosialisasi dan diseminasi kepada stakeholder baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami, untuk mendapatkan dukungan penyempurnaan dan pemanfaatan hasil ITKPD,” tambahnya.
Di lain sisi, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas Alen Ermanita menyampaikan apresiasinya terhadap progres yang ditampilkan BSKDN terkait penyusunan ITKPD. Dirinya berpesan agar dalam pemutakhiran data BSKDN benar-benar memperhatikan proses, sehingga tidak mengalami stuck dalam pelaksanaannya.
“Jadi kami juga mungkin perlu mendapatkan strategi backup line_seperti apa yang BSKDN siapkan terkait dengan tata kelola atau perolehan input dan juga pemutakhiran data untuk ITKPD ini,” pungkasnya. (*)
