Papua, Nusantara Info: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sepenuhnya disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Program MBG di daerah tersebut justru mendapatkan penolakan dari ratusan siswa di Yahukimo melalui aksi unjuk rasa pada Senin (3/2/2025).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ratusan siswa di Kabupaten Yahukimo membawa spanduk dan dengan lantang menyatakan bahwa mereka lebih membutuhkan pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan program MBG.
Bahkan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara terang-terangan menentang program ini dan mengancam akan membakar sekolah-sekolah yang melaksanakan MBG.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan bahwa program MBG akan tetap menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.
“MBG adalah program universal yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk Papua,” ujar Hasan di Jakarta pada Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan, jika ancaman tersebut terjadi, pemerintah akan menurunkan personel TNI dan Polri untuk mengamankan pelaksanaan program ini.
“Jika ada ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI atau Polri,” terang Hasan.
Sementara itu, Akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Agus Sumule mengungkapkan, bahwa penyelenggara MBG itu seharusnya yang mengerti sampai ke dalam-dalamnya mengenai dinamika dan situasi di Yahukimo itu pemerintah daerah (Pemda).
“Di Yahukimo itu ada caretaker Pemda, di Intan Jaya juga ada. Mereka yang seharusnya bicara, mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak,” ujarnya menanggapi pendapat para pengunjukrasa di Yahukimo, yang mempertanyakan keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.
Dilansir dari BBC News, Forum Pelajar se-Yahukimo berorasi dan membeberkan spanduk yang intinya menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis,” kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/2/2025).
Dalam poster dan spanduknya, mereka juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam proses pembagian makanan bergizi secara gratis itu.
“Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut,” papar Donny.
Para siswa itu juga menuntut apa yang mereka sebut sebagai pendidikan, yakni gratis, ilmiah dan demokratis.
Tanggapan Wakil Bupati Yahukimo
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram mengeklaim program MBG telah diluncurkan di wilayahnya pada awal Januari 2025.
Menurutnya, sebagian program itu sudah berjalan dan sudah dinikmati. Esau mengaku program itu telah mendapat tanggapan positif oleh para siswa.
“Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan,” ujarnya.
“Yang terpenting saat ini bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk penerapannya di wilayah pegunungan yang harus menggunakan pesawat,” tambahnya.
Sejumlah media lokal melaporkan bahwa asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule membantah tuduhan program MBG mengabaikan budaya lokal.
“Tujuan kami murni kesehatan, yaitu menekan angka stunting yang mencapai 40% di Yahukimo. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, tapi kami terbuka untuk evaluasi,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo berjanji akan menggelar dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi win-win solution.
“Kami apresiasi aspirasi pelajar. Dan akan kami laporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Yahukimo,” terang Bongga.
Menteri Pertahanan: MBG adalah Tugas Kemanusiaan
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin turut angkat bicara soal penolakan yang terjadi di Papua. Menurutnya, program MBG bukan soal politik, melainkan soal kemanusiaan.
“Kami tidak mempedulikan isu politik lainnya. Kami hanya menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya di Jakarta pada Selasa (4/2/2025).
Dia juga menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan dikerahkan untuk mengamankan setiap unit pelayanan MBG yang tersebar di daerah-daerah.
“Kami perlu memastikan dapur-dapur ini dapat berjalan lancar di bawah pengawasan satuan tugas TNI,” jelas Sjafrie.
Ia yakin program MBG ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, dan untuk mengurangi stunting.
“Makan bergizi itu kebutuhan dasar setiap warga negara, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan untuk mencegah stunting,” ujarnya optimis.
Menurutnya, program MBG bukan hanya hak bagi penerima manfaat, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk mencapainya. “Ini adalah hak anak-anak kita, mereka perlu makan bergizi setiap hari selama bersekolah,” tandas Sjafrie.
Penokan MBG di Intan Jaya
Dua pekan lalu, tepatnya Minggu (19/1/2025), penolakan serupa juga disuarakan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Bilogai Dekenat Keuskupan Timika di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam rilisnya yang diterima BBC News Indonesia, mereka hanya mengizinkan program MBG di lingkungan sekolahnya saat launching, yakni pada Senin (20/1/2025). Namun mereka tidak bisa mengizinkan untuk diadakan lagi kegiatan MBG di lingkungannya.
“Kalau memang ada bantuan makanan siap saji, kita boleh menyerahkan kepada pihak yayasan dan guru-guru untuk mereka mengelola dan membagikan makan kepada siswa-siswanya,” kata Ketua PSW YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Dekan Yance Yanuarius Wadogouby Yogi, dalam rilisnya.
Hal itu dia tekankan, karena pihaknya tidak mau mendapatkan resiko dari pihak orang tua siswa maupun dari pandangan masyarakat.
“Apalagi di Intan Jaya adalah daerah konflik,” ujar Pastor Dekan Yance.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekeneat di Sugapa, Intan Jaya, Karpus Belau, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembagian MBG dilakukan pihak sekolah atau yayasan.
Ini menurutnya penting, karena pihaknya mendasarkan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial tentang MBG di Intan Jaya.
“Karena sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami program ini,” kata Karpus kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/2/2025).
Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana pendidikan di daerah konflik seperti Intan Jaya.
“Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal,” tegasnya. (*)
