NUSANTARA UPDATE

Jepang-Filipina Perkuat Kerja Sama Militer di Tengah Tekanan China Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA Turun Langsung ke Sibolga, Koordinasikan Penanganan Cepat Banjir dan Longsor Geser Tokyo, Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia 2025 dengan 42 Juta Penduduk Sopir Taksi Online Rudapaksa Penumpang di Tol Kunciran, Polisi Tangkap Pelaku dalam 24 Jam Danantara Matangkan Proposal Utang Whoosh, Purbaya Minta Ikut Negosiasi ke China

27/11/2025

Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA Turun Langsung ke Sibolga, Koordinasikan Penanganan Cepat Banjir dan Longsor

[Baca Berita]

26/11/2025

Danantara Matangkan Proposal Utang Whoosh, Purbaya Minta Ikut Negosiasi ke China

26/11/2025

Gubernur Aceh Mualem Bantah Beras Impor 250 Ton di Sabang Ilegal: Semua Sesuai Aturan

25/11/2025

Kajati Banten Beri Pesan Tegas ke Kejari Tangsel: Jaga Integritas, Jangan Mengecewakan Masyarakat

25/11/2025

Inflasi Terkendali, Tito Karnavian Laporkan Kondisi Ekonomi Daerah ke Presiden Prabowo

25/11/2025

Dirjen Bea Cukai Ancam Pemecatan Pegawai yang “Main Mata” dengan Pedagang Thrifting

25/11/2025

Inflasi Menguat, Harga Emas Tembus Rp2,23 Juta: Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Waspada Kenaikan Harga

24/11/202526/11/2025

Pemerintah Telusuri Jejak 250 Ton Beras Ilegal Thailand yang Masuk Indonesia Melalui Sabang

Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA Turun Langsung ke Sibolga, Koordinasikan Penanganan Cepat Banjir dan Longsor

Danantara Matangkan Proposal Utang Whoosh, Purbaya Minta Ikut Negosiasi ke China

Inflasi Terkendali, Tito Karnavian Laporkan Kondisi Ekonomi Daerah ke Presiden Prabowo

Dirjen Bea Cukai Ancam Pemecatan Pegawai yang “Main Mata” dengan Pedagang Thrifting

Inflasi Menguat, Harga Emas Tembus Rp2,23 Juta: Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Waspada Kenaikan Harga

Kategori: Aktivitas Pemerintahan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Pembangunan Rusun IKN Dikebut: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp382,5 Miliar Lewat APBN 2026

[Baca Berita]

Jakarta, Nusantara Info: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). Pengesahan ini dilakukan setelah melalui pembahasan panjang antara Komisi III DPR dan pemerintah. KUHAP baru akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, beriringan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan sebelumnya. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Hadir pula Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Sebanyak 242 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat tersebut. Pada awal rapat, Puan mempersilakan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi KUHAP. Komisi III dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembahasan RKUHAP naik ke tingkat II pada Kamis (13/11/2025). Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk pengesahan revisi KUHAP. Secara bulat, seluruh fraksi menyatakan setuju. “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. “Setuju,” jawab para anggota Dewan serentak, sebelum palu persetujuan diketuk. Berlaku Serentak dengan KUHP pada 2 Januari 2026 Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023. “Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya, dua-duanya sudah siap,” ujarnya. Supratman juga menyoroti masa transisi yang dinilai sudah cukup untuk mempersiapkan implementasi KUHAP di berbagai institusi penegak hukum. Partisipasi Publik Disebut Paling Luas Pemerintah mengeklaim penyusunan KUHAP baru ini melibatkan partisipasi publik secara luas. Menurut Supratman, pembahasan dilakukan dengan mengundang fakultas hukum dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai forum, termasuk diskusi virtual. “Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHAP,” ujarnya. Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa revisi KUHAP telah menerima lebih dari 130 masukan publik dalam proses pembahasannya sejak 2023 dan menjelajahi berbagai daerah untuk menjaring aspirasi. Ada Penolakan, Pemerintah Sebut Hal Wajar Meski demikian, Supratman tak menampik masih adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap KUHAP baru. Namun menurutnya, kritik tersebut wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Ia menekankan bahwa KUHAP hasil revisi ini memuat sejumlah prinsip penting, antara lain: • Penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) • Penerapan restorative justice • Perluasan objek praperadilan untuk mengurangi potensi kesewenang-wenangan • Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas “Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa. Tapi KUHAP kali ini sangat memprioritaskan HAM, restorative justice, dan perluasan praperadilan,” ucap Supratman. Banyak Aturan Diperbarui Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan bahwa KUHAP baru akan resmi berlaku pada 2 Januari 2026. “Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” ujarnya. Puan juga mengatakan revisi KUHAP membawa banyak pembaruan penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional. (*)

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/202520/11/2025

Revisi KUHAP Resmi Disahkan DPR, Berlaku 2 Januari 2026 Bersamaan dengan KUHP Baru

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/11/2025

Daur Ulang dan Brand Lokal, Strategi Pemerintah Atasi Pakaian Bekas Impor

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/11/2025

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan di Persidangan SOSEK MALINDO Ke-40

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah19/11/202521/11/2025

Jadi Lokasi Prioritas, Tangsel Siap Bangun Waste to Energy di TPA Cipeucang

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Edukasi, Pemerintah Pusat19/11/2025

Mengenal Redenominasi Rupiah: Tujuan, Manfaat, dan Risiko yang Perlu Diwaspadai

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/11/2025

Menaker Yassierli: Keterbukaan Informasi jadi Kunci Ekosistem Kerja yang Adaptif

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah18/11/202519/11/2025

GSG Pamulang Dibangun, Pemkot Tangsel Hadirkan Fasilitas Olahraga dan Ruang Publik Baru

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat18/11/2025

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat18/11/2025

Realisasi APBD 2025 Dinilai Lamban, Dirjen Bina Keuda Fatoni Minta Pemda Lakukan Langkah Strategis

[Baca Berita]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

NUSANTARA TERKINI

Headlines

Kategori: Aktivitas Pemerintahan

Pembangunan Rusun IKN Dikebut: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp382,5 Miliar Lewat APBN 2026

Revisi KUHAP Resmi Disahkan DPR, Berlaku 2 Januari 2026 Bersamaan dengan KUHP Baru

Daur Ulang dan Brand Lokal, Strategi Pemerintah Atasi Pakaian Bekas Impor

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan di Persidangan SOSEK MALINDO Ke-40

Jadi Lokasi Prioritas, Tangsel Siap Bangun Waste to Energy di TPA Cipeucang

Mengenal Redenominasi Rupiah: Tujuan, Manfaat, dan Risiko yang Perlu Diwaspadai

Menaker Yassierli: Keterbukaan Informasi jadi Kunci Ekosistem Kerja yang Adaptif

GSG Pamulang Dibangun, Pemkot Tangsel Hadirkan Fasilitas Olahraga dan Ruang Publik Baru

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Realisasi APBD 2025 Dinilai Lamban, Dirjen Bina Keuda Fatoni Minta Pemda Lakukan Langkah Strategis

BACA BERITA DI GOOGLE NEWS