NUSANTARA UPDATE

BMKG Catat 1.598 Gempa Susulan di NTT Usai Gempa M7,7 Purbaya Andalkan Penerimaan Pajak untuk Jaga Defisit APBN 2027 di Bawah 3 Persen Rayakan 45 Tahun, Santika Indonesia Hadirkan Diskon Menginap hingga 45 Persen Pasar Mustokoweni Yogyakarta Hadir sebagai Ruang Kreatif dan Komunitas Bukan Sekadar Hiburan, Ini Sejarah dan Makna di Balik Lomba 17 Agustus

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

13/08/2026

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

12/08/2026

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

11/08/2026

Kualitas Udara Memburuk akibat Karhutla, Sekolah di Pontianak Beralih ke Pembelajaran Daring

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

Mendagri Tito Beberkan Langkah Strategis Perkuat Infrastruktur Digital Pemerintah

Mendagri Tito Beberkan Langkah Strategis Perkuat Infrastruktur Digital Pemerintah

TASPEN Jakarta II Edukasi ASN Aktif, Kenalkan 4 Program Jaminan Sosial dan Layanan Digital Sejak Awal Kepesertaan

TASPEN Jakarta II Edukasi ASN Aktif, Kenalkan 4 Program Jaminan Sosial dan Layanan Digital Sejak Awal Kepesertaan

Dirjen Keuda Fatoni: KPBU Jadi Alternatif Pembiayaan Strategis untuk Percepat Pembangunan Daerah

Dirjen Keuda Fatoni: KPBU Jadi Alternatif Pembiayaan Strategis untuk Percepat Pembangunan Daerah

Kategori: Aktivitas Pemerintahan

Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat28/07/2026

Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Pemkab Lumajang Pangkas TPP ASN yang Nongkrong di Warung saat Jam Kerja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah26/07/202626/07/2026

Pemkab Lumajang Pangkas TPP ASN yang Nongkrong di Warung saat Jam Kerja

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat24/07/2026

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat24/07/2026

Mulai September 2026, Seluruh Bansos Pemerintah Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pendanaan Infrastruktur dan Investasi Masyarakat

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat22/07/202621/07/2026

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

«
1
2
3
4
…
299
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.