NUSANTARA UPDATE

Harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2026 Turun, Pertamax Kini Rp15.950 per Liter TASPEN Jakarta II Edukasi ASN Aktif, Kenalkan 4 Program Jaminan Sosial dan Layanan Digital Sejak Awal Kepesertaan BGN Buka Suara soal Putusan MK, Sudaryono: Kami Lembaga Operasional, Siap Ikuti Kebijakan Negara Karupa All Day Dining Tampil dengan Wajah Baru, Konsep Industrial Modern Hadirkan Suasana Lebih Nyaman Prabowo Tantang Pemda Berlomba Jadi Kota Terbersih, Hadiahnya Rp20 Miliar

31/07/202631/07/2026

TASPEN Jakarta II Edukasi ASN Aktif, Kenalkan 4 Program Jaminan Sosial dan Layanan Digital Sejak Awal Kepesertaan

[Baca Berita]

29/07/202629/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: KPBU Jadi Alternatif Pembiayaan Strategis untuk Percepat Pembangunan Daerah

29/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Pemda Perlu Optimalkan KPBU agar Pembangunan Tetap Berjalan

28/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan Creative Financing dan KPBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

28/07/2026

Kemendagri Puji Badung, Meski PAD Besar Tetap Gencar Berinovasi Bangun Daerah

28/07/2026

Kemendagri Perkuat Transformasi Digital Pemda Lewat Pemutakhiran SIPD-RI

28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

TASPEN Jakarta II Edukasi ASN Aktif, Kenalkan 4 Program Jaminan Sosial dan Layanan Digital Sejak Awal Kepesertaan

Dirjen Keuda Fatoni: KPBU Jadi Alternatif Pembiayaan Strategis untuk Percepat Pembangunan Daerah

Dirjen Keuda Fatoni: Pemda Perlu Optimalkan KPBU agar Pembangunan Tetap Berjalan

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan Creative Financing dan KPBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Kemendagri Puji Badung, Meski PAD Besar Tetap Gencar Berinovasi Bangun Daerah

Kategori: Pemerintah Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

[Baca Berita]

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat22/07/202621/07/2026

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Gelar Rakornas Samsat Tahun 2026, Perkuat Sinergi Nasional Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat14/07/2026

Pemerintah Tetapkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000 per Liter, Berlaku untuk Kapal 30-200 GT

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/07/202613/07/2026

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/07/202608/07/2026

Wamenhaj Ajukan Persetujuan DPR untuk Transfer DP Haji 2027 Rp4 Triliun

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat08/07/2026

Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2027 Naik Jadi Rp107,34 Juta, Nilai Tukar Rupiah Jadi Salah Satu Alasan

[Baca Berita]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

NUSANTARA TERKINI

Headlines

Kategori: Pemerintah Pusat

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

Kemendagri Gelar Rakornas Samsat Tahun 2026, Perkuat Sinergi Nasional Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Tetapkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000 per Liter, Berlaku untuk Kapal 30-200 GT

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

Wamenhaj Ajukan Persetujuan DPR untuk Transfer DP Haji 2027 Rp4 Triliun

Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2027 Naik Jadi Rp107,34 Juta, Nilai Tukar Rupiah Jadi Salah Satu Alasan

BACA BERITA DI GOOGLE NEWS