Jakarta, Nusantara Info: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua akan segera rampung dalam waktu dekat. Keyakinan tersebut disampaikan usai memimpin rapat percepatan penyaluran dana secara virtual bersama lima pemerintah daerah dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/4/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, Ribka mengungkapkan bahwa mayoritas daerah telah menerima penyaluran dana Otsus. Dari total 46 pemerintah daerah, sekitar 95 persen dana telah terealisasi dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Dari 46 daerah di Papua, 95 persen ini sudah terealisasi, artinya dananya sudah di RKUD,” ujarnya.
Meski capaian tersebut tergolong tinggi, masih terdapat lima daerah yang proses penyalurannya belum sepenuhnya rampung. Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Ribka menjelaskan, hambatan yang terjadi di sejumlah daerah tersebut umumnya bersifat administratif dan teknis, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan proses penyaluran dana.
Pemerintah pusat melalui tim percepatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi berbagai kendala di masing-masing daerah. Ia pun meyakini seluruh persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat.
“Estimasi dalam minggu ini, saya yakin sekali, dalam minggu ini lima daerah ini akan terselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ribka menilai perbaikan tata kelola Dana Otsus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran tahap pertama sebesar 30 persen dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Selain fokus pada percepatan penyaluran, pemerintah juga mulai menaruh perhatian pada kualitas pengelolaan dan pelaporan dana. Ribka mengingatkan bahwa tahap berikutnya akan menjadi tantangan tersendiri, dengan penyaluran lanjutan dijadwalkan pada Juni atau Juli, serta tahap ketiga pada November mendatang.
“Mudah-mudahan yang akan kita urus ke depan itu adalah bagaimana kualitas laporannya harus lebih baik, terukur, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Dana Otsus memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Karena itu, pemanfaatannya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Di sisi lain, Ribka menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Pemerintah daerah diminta untuk membuka informasi penggunaan Dana Otsus kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Pemanfaatannya minimal harus terpublikasi ke publik, supaya masyarakat tahu Dana Otsus itu ke mana. Ini wajib, transparansi informasi publik ini penting sekali,” pungkasnya.
Dengan progres penyaluran yang telah mencapai 95 persen, pemerintah berharap Dana Otsus dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata. (*)
