Jakarta, Nusantara Info: Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdampak terhadap berbagai sektor bisnis dan industri, salah satunya adalah perhotelan.
Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), I Gede Arya Pering Arimbawa mengatakan bahwa sejak Februari 2025, pihaknya telah melakukan survei terkait kebijakan efisiensi anggaran pada 315 hotel yang berada di bawah naungan IHGMA. Dari survei tersebut, diketahui okupansi atau tingkat hunian hotel mengalami penurunan sebesar 10% hingga 20%.
“Rata-rata mengalami penurunan sebesar 10%-20% atau setara dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (4/3/2025).
Lebih lanjut Arya menjelaskan, bahwa penurunan okupansi hotel paling signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran ini terjadi pada kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis yang selama ini menjadi pasar utama industri perhotelan.
“”Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis, menunjukkan tren penurunan okupansi paling signifikan,” terangnya.
Akibat efisiensi anggaran ini, menurut Arya memberikan dampak langsung terhadap industri perhotelan, bahkan tidak sedikit hotel yang telah mengurangi tenaga kerja harian yang selama ini menjadi penyokong.
“Berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel menyebabkan anjloknya tingkat keterisian kamar, terutama di hotel berbintang yang selama ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Juga sejumlah hotel mulai menyesuaikan operasionalnya dengan melakukan efisiensi tenaga kerja guna menekan biaya operasional akibat penurunan pendapatan,” katanya.
“Tak hanya itu. Bahkan, industri pendukung seperti katering, transportasi, dan event organizer turut terdampak akibat berkurangnya kegiatan yang sebelumnya banyak diselenggarakan oleh pemerintah di hotel-hotel,” tambah Arya.
Selain itu, dirinya juga memprediksi kondisi akan memburuk setelah Lebaran Idulfitri jika tak ada perubahan kebijakan. Hotel-hotel akan kembali berebut pasar setelah low season selama Ramadan. Arya memprediksi akan terjadi perang harga. Hal itu terjadi karena hotel-hotel yang selama ini bergantung ke acara pemerintah akan mencari pasar lain.
“Ujung ceritanya price war. Akhirnya apa? Kualitasnya turun. Ketika ada tamu kaget dengan penurunan kualitas, protes, dampaknya ke reputasi menurun,” ungkapnya.
Untuk itu, IHGMA mengajak pemerintah duduk bersama guna mengevaluasi dampak kebijakan efisiensi anggaran. Mereka berharap efisiensi dilakukan secara bertahap agar bisa disertai evaluasi dampak.
Selain itu, IHGMA juga berharap ada insentif pengurangan pajak perhotelan. Kemudian, pemerintah memberikan subsidi atau bantuan langsung perhotelan. Tak hanya itu, relaksasi kebijakan terkait operasional hotel juga diperlukan. (*)
