Bandung, Nusantara Info: Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Visi ini, menurutnya, bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pembangunan keadilan sosial yang membebaskan sektor perumahan dari kepentingan elite dan praktik gratifikasi.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” (Rumah Layak Huni, Hidup Tenang) sekaligus Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga, Bandung, Kamis malam (19/9/2025).
“Sudah saatnya pembangunan perumahan mengutamakan keadilan sosial. Setiap keuntungan pengembang harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin,” tegas Dedi.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa KDM tersebut menyoroti pola pembangunan perumahan selama ini yang cenderung eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurutnya, pengembang properti harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, sementara pemerintah wajib menjamin tata kelola yang transparan.
Dedi juga menyinggung praktik kontraktor dan mandor nakal yang kerap merugikan tukang maupun pedagang kecil.
“Kita harus bersihkan sistem ini agar tidak ada lagi ketidakadilan di lapangan,” ujarnya.
Rumah Rakyat yang Ramah Lingkungan
Gubernur Jabar itu mencontohkan konsep pembangunan rumah bambu di daerah rawan bencana seperti Sukabumi, Garut Selatan, dan Bandung Utara sebagai solusi berkelanjutan, aman, dan terjangkau.
“Kita ingin bangun brand rumah rakyat, bukan sekadar bangunan, tetapi simbol keadilan sosial. Rumah subsidi tipe 36 tidak boleh diubah jadi rumah mewah yang memicu kecemburuan,” ungkapnya.
Dedi optimistis Jawa Barat mampu menyerap hingga 30 persen dari target nasional program perumahan bersubsidi sebesar 350 ribu unit. Ia menyebut efek berantai dari pembangunan rumah rakyat akan menghidupkan sektor-sektor terkait.
“Toko bangunan hidup, sopir angkut hidup, kuli bangunan hidup, tukang kayu ikut sejahtera. Ini ekosistem pembangunan yang sehat dan adil,” terangnya.
Melalui reformasi ini, Dedi Mulyadi berharap pengembang, kontraktor, dan pemerintah daerah bekerja bersama menciptakan sistem perumahan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Program ini juga diharapkan menjadi contoh nasional untuk membangun sistem perumahan yang lebih humanis dan berpihak pada masyarakat kecil. (*)
