Jatinangor, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri para Sekretaris Daerah (Sekda) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta para Sekda untuk mengevaluasi pendapatan, belanja, dan rencana pembangunan daerah tahun berjalan serta menyiapkan strategi yang lebih efisien untuk tahun 2026.
“Tadi saya memberikan arahan kepada para Sekda terkait evaluasi pendapatan, belanja, dan rencana tahun depan. Daerah harus bisa mengefisienkan belanja, seperti contoh Kabupaten Lahat yang berhasil mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ujar Tito Karnavian.
Selain efisiensi belanja, Mendagri juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Ia mencontohkan penerapan sistem pemungutan pajak di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif.
“Pendapatan bisa ditingkatkan tanpa memberatkan rakyat. Misalnya, dengan sistem digitalisasi pajak hotel dan restoran yang memastikan semua penerimaan masuk ke Dispenda. PAD meningkat, tapi masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar para Sekda mampu menyelaraskan berbagai program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di daerah. Dengan anggaran pusat mencapai Rp1.377 triliun, ia menegaskan pentingnya integrasi dan sinergi agar program tidak gagal di lapangan.
“Kementerian pasti ingin programnya berhasil. Karena itu, daerah dengan kepala daerah dan Sekda yang memiliki rekam jejak baik akan lebih dipercaya untuk mengeksekusi program. Sekda harus proaktif membuat perubahan,” katanya.
Selain itu, Mendagri juga mendorong daerah untuk menciptakan program yang mampu menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperkuat sektor swasta agar perputaran uang di daerah semakin baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa peran Sekda sangat vital dalam pemerintahan daerah.
“Sekda itu adalah jantung pemerintahan, ASN tertinggi di daerah. Kepala daerah boleh berganti, tapi Sekda harus menjaga kesinambungan dan profesionalisme birokrasi,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPSDM Sugeng Hariyono, serta sejumlah pejabat tinggi Kemendagri lainnya. (ADV)
