Jakarta, Nusantara Info: Sebagai upaya mewujudkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan serta perikanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir”, Rabu (29/10/2025) di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di wilayah pesisir.
Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi menuju target pertumbuhan 8%.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi fondasi utama ekonomi biru nasional.
Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil, Amran dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata bahari.
“Forum ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Amran menjelaskan, rakor ini juga menjadi momentum untuk menghimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di kawasan pesisir berbasis sektor pariwisata. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN.
Kolaborasi Antar-Kementerian
Dalam sesi pemaparan, Eko Sari Budirahayu dari Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus memperkuat kapasitas koperasi melalui pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“BA berperan penting dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan dukungan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dari sisi pariwisata, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menambahkan bahwa program Desa Wisata turut berkontribusi dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.
“Kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa,” ujarnya.
Sinergi Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Pesisir
Menutup diskusi, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menyampaikan bahwa koperasi nelayan yang sudah eksis tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih.
“Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju, namun bagi yang masih pasif, pendekatan ini bisa menjadi solusi penguatan kelembagaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Kemendagri, KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kemenparekraf menjadi faktor utama dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas operasional, dan mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir Indonesia.
Langkah ini sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai poros ekonomi baru berbasis keberlanjutan dan kemandirian masyarakat lokal. (ADV)
