JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan program pendidikan gratis pada 2027 dengan memasukkan 20 madrasah swasta sebagai penerima bantuan hibah. Langkah ini diharapkan memperluas akses pendidikan yang terjangkau sekaligus memastikan peserta didik tidak lagi terbebani biaya sekolah maupun pungutan tambahan.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyambut baik rencana penambahan madrasah swasta dalam program pendidikan gratis tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus mengawasi penggunaan dana hibah agar benar-benar dimanfaatkan untuk membebaskan siswa dari kewajiban membayar biaya pendidikan.
Menurut Subki, pelaksanaan program harus disertai pengawasan ketat terhadap sekolah maupun yayasan penerima bantuan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya pungutan dalam bentuk apa pun yang justru membebani orang tua peserta didik.
“Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya,” ujar Subki, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, bantuan pendidikan dari pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sekolah penerima hibah tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada siswa dengan alasan administrasi, kegiatan sekolah, maupun kebutuhan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan program.
20 Madrasah Swasta Masuk Program Pendidikan Gratis 2027
Rencana penambahan 20 madrasah swasta merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis di Jakarta pada tahun anggaran 2027.
Secara keseluruhan, terdapat 100 satuan pendidikan swasta tambahan yang direncanakan masuk dalam program tersebut. Rinciannya meliputi 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru, Juli 2027. Perluasan sasaran tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala kemampuan ekonomi.
Keterlibatan madrasah swasta juga menjadi bagian penting dalam pemerataan akses pendidikan di Ibu Kota. Dengan adanya dukungan hibah dari pemerintah daerah, beban pembiayaan pendidikan yang selama ini ditanggung keluarga diharapkan dapat berkurang.
DPRD Minta Regulasi dan Pengawasan Diperkuat
Meski menyambut positif rencana tersebut, Subki mengingatkan pentingnya dukungan regulasi dan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.
Menurutnya, kepastian aturan diperlukan agar mekanisme penyaluran dan penggunaan dana hibah berjalan tertib, transparan, serta memiliki sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD DKI Jakarta juga menekankan agar penyaluran bantuan tidak sekadar memenuhi aspek administratif. Pemerintah harus memastikan dana hibah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik dan keluarga penerima.
Dengan demikian, evaluasi terhadap sekolah penerima bantuan perlu menjadi bagian dari pelaksanaan program, termasuk memastikan tidak adanya praktik pungutan yang merugikan siswa.
“Kita ingin memastikan dana-dana ini memang betul dirasakan manfaat oleh anak-anak kita,” tandas Subki.
Perluasan program pendidikan gratis pada 2027 menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah penerima hibah, melainkan juga konsistensi pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan.
DPRD DKI Jakarta pun mendorong agar program ini benar-benar menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah swasta. (ADV)
