BATANG, NUSANTARA INFO: Ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalami gejala mual dan pusing setelah menyantap makanan yang dibagikan pada Selasa (22/9/2026). Lauk telur dalam menu tersebut menjadi salah satu makanan yang diduga berkaitan dengan munculnya keluhan, namun penyebab kejadian belum dapat dipastikan.
Pemerintah Kabupaten Batang telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti munculnya gejala pada para penerima manfaat.
Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satgas MBG Batang, Suyono, meminta masyarakat dan seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan telur sebagai penyebab keracunan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Untuk menunya ada di antaranya telur. Kata salah satu korban yang saya jenguk di dalam,” ujar Suyono saat ditemui di RSUD Batang, Rabu (23/9/2026) malam.
Menurut Suyono, informasi yang diterimanya dari sejumlah korban menunjukkan adanya penerima manfaat yang mengeluhkan mual dan pusing setelah mengonsumsi telur dalam menu MBG.
“Telur, makan telur, rasanya beda gitu. Menjadi mual setelahnya itu. Tadi saya tanya pusing dan mual,” katanya.
Meski demikian, Suyono menegaskan dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan mengenai sumber makanan yang menyebabkan gejala pada para penerima manfaat.
Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium
Menu MBG yang dibagikan pada Selasa (22/9/2026) disiapkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu tersebut terdiri atas nasi putih, telur bolognese, tahu mendoan, campuran sayur, dan buah anggur.
Untuk porsi besar, menu tersebut tercatat mengandung energi 593,1 kilokalori (kkal), protein 20 gram, lemak 26,1 gram, karbohidrat 69,2 gram, dan serat 2,5 gram.
Sementara untuk porsi kecil, kandungan energinya mencapai 502,8 kkal, dengan protein 18,3 gram, lemak 26,3 gram, karbohidrat 49,3 gram, dan serat 2,3 gram.
Pemkab Batang kemudian meminta Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
“Tunggu bersama, sambil menunggu hasil lab nanti. Tadi saya sudah telepon Dinas Kesehatan agar ambil sampel, sudah dapat sampelnya untuk di lab,” terang Suyono.
Ia mengatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui penyebab kejadian secara lebih pasti.
“Nanti kepastiannya seperti apa, sekali lagi ini menjadi keprihatinan kita bersama,” lanjutnya.
276 Korban Masih Dirawat
Dugaan keracunan tersebut dilaporkan terjadi setelah makanan MBG dibagikan kepada penerima manfaat di Kecamatan Bawang.
Makanan tersebut berasal dari satu dapur SPPG yang memasok program MBG untuk 11 sekolah dan satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Ratusan penerima manfaat kemudian dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, terutama mual dan pusing, setelah mengonsumsi makanan yang diterima.
Hingga Rabu (23/9/2026), sebanyak 276 korban masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan RSUD Batang.
Penanganan terhadap para korban dilakukan sembari pemerintah daerah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber masalah dalam makanan yang dikonsumsi.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Pemkab Batang karena program MBG menyangkut penyediaan makanan bagi masyarakat dalam jumlah besar.
Pengelola SPPG Terancam Sanksi
Suyono mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standar keamanan pangan.
Menurut dia, program MBG merupakan program pemerintah yang harus dijalankan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Ini program negara yang harusnya bagus, tapi tidak dijaga dengan baik,” kata Suyono.
Ia menegaskan dugaan kejadian tersebut harus menjadi kewaspadaan bagi seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Batang. Evaluasi diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Meskipun tidak semuanya, tapi ini harus menjadi kewaspadaan, ini harus menjadi apa namanya, protect dari SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Batang,” ujarnya.
Pemkab Batang juga akan memanggil pihak yang berkaitan dengan pengelolaan SPPG untuk meminta penjelasan mengenai kejadian tersebut.
“Kita akan memanggil tentunya, memanggil Korwil sebagai yang bertanggung jawab, juga yang punya SPPG itu sendiri,” sambungnya.
Jika dari hasil pemeriksaan nantinya ditemukan pelanggaran dan tidak terdapat pertanggungjawaban dari pihak pengelola, Suyono menyebut SPPG dapat menghadapi sanksi, termasuk kemungkinan penghentian operasional.
“Bisa berakibat ditutup kalau benar-benar nanti tidak ada pertanggungjawaban berikutnya,” tegasnya.
Belum Ditetapkan sebagai KLB
Mengenai status kejadian tersebut, Suyono belum memastikan apakah kasus yang terjadi di Kecamatan Bawang telah masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).
Menurut dia, penetapan status KLB tidak dapat dilakukan secara langsung dan membutuhkan proses pembahasan serta kajian dari pihak terkait.
“Ya, saya belum bisa mengambil bahasa KLB, kejadian luar biasa, karena nanti harus ada rapat tersendiri kalau itu,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan proses evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.
Untuk sementara, dugaan keterkaitan telur dengan munculnya gejala pada penerima manfaat masih menjadi bagian dari informasi yang sedang ditelusuri. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kejadian yang membuat ratusan penerima manfaat harus mendapatkan penanganan medis.
Kejadian di Kecamatan Bawang juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan setiap tahapan penyediaan MBG, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat. (*)
