Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada Pemutus Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga (K/L) karena imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Hal ini ia ungkapkan seiring banyaknya infromasi yang beredar terkait PHK tenaga honorer di kementerian/lembaga karena efisiensi anggaran tersebut.
“Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Untuk memastikan tidak adanya PHK di lingkungan kementerian/lembaga, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan rekonstruksi anggaran pasca-efisiensi dalam beberapa hari terakhir. Rekonstruksi dilakukan untuk mereview kembali besaran anggaran yang diefisiensi.
Melalui rekonstruksi ini, sejumlah kementerian/lembaga mendapat keleluasaan karena jumlah efisiensi mengecil.
“Akan dilakukan penelitian lebih lanjut, maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik,” ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pihaknya juga akan memastikan pemotongan anggaran ini tidak akan berdampak terhadap belanja pegawai.
Sesuai Instruksi Presiden, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan dua pos yang tidak terdampak efisiensi. (*)
