Jakarta, Nusantara Info: Efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana tidak, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut memangkas hingga 50 persen lebih anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Tujuan efisiensi anggaran ini salah satunya adalah untuk mendukung program MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam efisiensi anggaran ini, pemerintah berencana melakukan penghematan Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri dari pemotongan Rp 256,1 triliun anggaran kementerian/lembaga serta Rp 50,59 triliun anggaran transfer ke daerah.
Keputusan tersebut pun mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, salah satunya adalah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, program MBG ini sebaiknya diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu mengorbankan anggaran untuk program lainnya demi pelaksanaan program MBG.
Agus Pambagio menilai efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.
“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus dikutip dari Berita Satu, Minggu (9/2/2025).
Ia menyarankan agar program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan daerah-daerah prioritas.
“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” terang Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ia memperingatkan agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa terbebani, khususnya sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan.
“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tandasnya. (*)
