Para penumpang Kereta Petani dan Pedagang membawa hasil panen dan barang dagangan saat perjalanan di lintas Merak–Rangkasbitung. (Foto: KAI)
Jakarta, Nusantara Info: PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi mengoperasikan Kereta Petani dan Pedagang pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025). Inovasi ini menjadi langkah strategis KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendukung aktivitas perdagangan lokal di wilayah Banten.
Seluruh proses modifikasi sarana dilakukan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, mencakup penataan interior, area bagasi khusus, dan sistem pendukung perjalanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas petani dan pedagang. Kehadiran moda ini disebut sebagai wujud kemampuan industri perkeretaapian nasional dalam menghadirkan layanan fungsional berbasis kebutuhan masyarakat.
Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan bahwa Kereta Petani dan Pedagang dirancang untuk memberikan akses transportasi yang aman, nyaman, dan tertata.
“Kereta ini dirancang oleh tenaga ahli kami di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Setiap detail disiapkan agar perjalanan aman, nyaman, dan tetap tertata, sehingga petani dan pedagang dapat memasarkan produk dengan lebih mudah,” ujarnya.
Layanan Terjangkau Lewat Skema PSO
Tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp3.000, sama dengan tarif penumpang umum pada layanan KRL. Biaya ini berlaku berkat dukungan Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah melalui DJKA Kemenhub. Anne menekankan bahwa subsidi tersebut memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi publik, khususnya para pelaku usaha mikro dan petani yang membutuhkan akses distribusi rutin.
Kereta Petani dan Pedagang memiliki 73 tempat duduk dan ruang bagasi yang diatur sesuai kebutuhan pengguna. Sarana ini dirangkaikan ke 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari, meliputi tujuh perjalanan Merak–Rangkasbitung dan tujuh perjalanan Rangkasbitung–Merak. Layanan tersebut berhenti di 11 stasiun: Rangkasbitung, Jambu Baru, Catang, Cikuesal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan Merak.
Aturan Penggunaan dan Registrasi
Pengguna dapat membawa maksimal dua koli barang berukuran 100 cm x 40 cm x 30 cm. Untuk memanfaatkan layanan ini, pelanggan harus melakukan registrasi Kartu Petani dan Pedagang di loket stasiun Commuter Line Merak. Pemegang kartu bisa membeli tiket sejak H–7 dan melakukan boarding lebih awal, hingga dua jam sebelum keberangkatan. Masyarakat yang belum memiliki kartu masih dapat membeli tiket pada hari perjalanan selama kuota tersedia.
Sebelum beroperasi, rangkaian kereta telah melalui uji teknis, sertifikasi, pemasangan signage keselamatan, dan penyesuaian akses naik-turun di sejumlah stasiun. Persiapan ini memastikan pergerakan barang maupun penumpang tetap aman serta tidak mengganggu kenyamanan perjalanan.
Anne menambahkan bahwa desain dari Balai Yasa Surabaya Gubeng menghadirkan sarana yang kuat secara teknis sekaligus fungsional untuk membawa hasil panen, olahan pangan, dan barang dagangan lainnya tanpa mengurangi kenyamanan penumpang umum.
Antusiasme Pengguna pada Hari Pertama
Pada hari pertama operasional, tercatat 12.391 pengguna memanfaatkan Commuter Line Merak. Dari jumlah tersebut, 95 pengguna menggunakan fasilitas Kereta Petani dan Pedagang. Barang bawaan didominasi oleh hasil pertanian, olahan makanan, dan kerajinan yang akan dipasarkan di Serang, Cilegon, hingga Merak.
Anne menegaskan bahwa layanan ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi lokal.
“Layanan ini membantu kelancaran aktivitas perdagangan harian masyarakat, khususnya petani dan pedagang kecil yang mengandalkan transportasi berbasis rel. KAI akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menghadirkan layanan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi,” pungkasnya.
Dengan pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang, sistem transportasi rel di Banten mendapat tambahan layanan yang tak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga memperkuat mata rantai distribusi ekonomi masyarakat. (*)
