Aceh Tamiang, Nusantara Info: Usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, langsung menggelar rapat komando teknis di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (30/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta unsur Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. Fokus utama pembahasan adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan pentingnya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan huntara. Ia meminta seluruh pihak menghentikan pola kerja saling menunggu dan segera mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
“Data yang sudah diinventarisir proses validasinya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan. Jangan saling tunggu-menunggu. Jelang Ramadan semua huntara harus sudah terbangun sehingga tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian,” tegasnya.
Sementara itu, Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menyoroti urgensi percepatan pembangunan dari aspek kemanusiaan dan psikologis. Menurutnya, sebagian besar hunian warga sudah tidak layak ditempati, sementara masyarakat pengungsi menunjukkan tanda-tanda kejenuhan apabila proses relokasi terus berlarut.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjakan Satgas sampai ke level bawah. Pembangunan huntara bisa dilakukan secara in-situ di lahan sendiri maupun relokasi kolektif. Libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal agar mobilisasi lebih mudah dan cepat,” ujar Safrizal.
Dalam forum tersebut juga terungkap masih adanya pengungsi yang belum tercatat sebagai penerima huntara. Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan terdapat 111 kepala keluarga (KK) di Desa Rongoh yang belum masuk dalam data penerima huntara. Dari jumlah tersebut, 53 KK masih bertahan di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak keluarga.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Safrizal memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Bersama Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai Wakil Satgas Nasional PRR, kami instruksikan penambahan 111 unit huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Kuala. Ini bagian dari komitmen kita no one left behind, tidak boleh satu pun warga terabaikan,” tegasnya.
Melalui kerja cepat dan kerja tepat lintas sektor, pemerintah menargetkan progres pembangunan huntara dapat berjalan signifikan sehingga seluruh pengungsi sudah menempati huntara sebelum bulan suci Ramadan.
Di sisi lain, upaya pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang juga terus dilakukan. Safrizal menyampaikan bahwa para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama taruna Latsitardanus aktif membantu pemerintah daerah dalam penanganan lumpur pascabanjir.
“Penanganan lumpur pascabanjir ini juga perlu dipikirkan jangka panjang, misalnya dengan menaburkan bibit rumput untuk meminimalkan debu yang bertebangan dan dapat mengganggu pernapasan masyarakat,” pungkas Safrizal.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan unsur masyarakat, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Tamiang diharapkan dapat segera memulihkan kehidupan warga terdampak secara layak, aman, dan bermartabat. (*)
