Kupang, Nusantara Info: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendampingi pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengendalikan belanja pegawai agar tetap proporsional, sekaligus memastikan keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap berjalan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, mewakili pemerintah pusat, memimpin langsung rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Provinsi NTT.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar belanja pegawai tetap terkendali dalam batas ideal. Rapat digelar di Kantor Gubernur NTT bersama Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan jajaran Pemda.
Fatoni mengungkapkan bahwa proporsi belanja pegawai di sejumlah daerah di NTT masih berada di atas 34 persen dari total anggaran. Meski demikian, seluruh kebutuhan tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Yang terpenting, PPPK tetap berlanjut dan tidak ada yang diberhentikan,” ujar Fatoni, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan bahwa Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah. Pendampingan difokuskan pada optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta pemanfaatan aset daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di saat yang sama, Pemda juga diarahkan untuk melakukan efisiensi belanja, termasuk perjalanan dinas dan pengeluaran penunjang.
“Dalam jangka menengah, pembaruan data fiskal untuk perhitungan transfer pusat serta penguatan kerja sama dengan badan usaha menjadi kunci memperluas ruang pembiayaan,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran berjalan, Pemda juga diarahkan melakukan realokasi belanja. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas ASN dan DPRD, mengefisiensikan belanja operasional, serta menahan belanja pendukung yang belum mendesak.
“Pendampingan ini kami lakukan agar belanja pegawai tetap terkendali, hak aparatur terpenuhi, dan pelayanan publik di NTT tetap berjalan optimal,” tandasnya. (*)
