Jawa Barat (1/8/2022): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah. Dalam penanganannya, daerah diminta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tes PCR/antigen sebagai upaya memitigasi penyebaran penyakit tersebut. Upaya ini diperlukan mengingat identifikasi hewan yang terdampak PMK tidak dapat dilakukan secara kasat mata.
Demikian disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi saat melakukan kunjungan ketiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara yang berlangsung Kamis – Jumat (28-29/7/2022) tersebut, Iwan beserta tim mengunjungi Kabupaten Bandung Barat, Subang, serta Kuningan.
Dalam keterangannya, Iwan menekankan kepada daerah untuk melakukan penanganan terhadap PMK melalui penggunaan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT). “Penggunaan anggaran BTT yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk penanganan PMK,” katanya.
Lebih lanjut, pada kunjungannya ke Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Iwan sempat melakukan diskusi dengan camat dan para peternak setempat. Dari diskusi itu, diketahui peternakan sapi perah di kawasan itu telah terbebas wabah PMK (zero case). Untuk itu, Iwan mengapresiasi capaian tersebut.
“Ini merupakan prestasi untuk Cipunagara yang telah mencapai zero case. Namun pengawasan lalu lintas hewan ternak perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran dan mempertahankan kondisi kesehatan hewan di wilayah yang kasus PMK-nya telah teratasi,” tambah Iwan.
Menurutnya, penanganan terhadap wabah PMK membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Pelibatan itu mulai dari instansi pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah (Pemda), pihak swasta, serta masyarakat umum.
“Updating data terhadap sebaran virus PMK harus dilakukan untuk memonitoring data yang terbaru. Perlunya perhatian khusus untuk penanganan wabah PMK sehingga perekonomian peternak dapat kembali pulih dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan G20,” tegas Iwan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Maman Sulaiman melaporkan, sebagian besar hewan ternak yang terdampak PMK di daerahnya adalah sapi perah dengan angka 93,1 persen. Meski demikian, kondisi PMK di kabupaten itu menunjukkan tingkat kesembuhan yang signifikan. Terlebih, Kabupaten Bandung Barat juga telah melakukan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis vaksin I dari target 26.200 dosis di 14 kecamatan dari total 16 kecamatan terdampak.
Maman menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan percepatan pencegahan penyebaran PMK. Daerah itu juga telah mengalokasikan BTT sebesar Rp 2,4 miliar untuk pembelian obat-obatan dan sarana prasarana. Ditambah, juga terdapat Surat Edaran (SE) Bupati yang mewajibkan ASN membeli daging dari peternak lokal minimal 2 kilogram. Upaya ini, kata Maman, merupakan bentuk kepedulian Pemda setempat kepada peternak yang terdampak PMK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang Asep Nuroni mengatakan jumlah total kasus PMK di Kabupaten Subang sebesar 1.169 ekor. Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 18 desa dengan kondisi sembuh 1.108 ekor, mati 15 ekor, potong bersyarat 41 ekor, dan 5 ekor hewan ternak yang berisiko. Tes PCR juga diketahui baru dilakukan sebanyak 31 sampel. Sedangkan untuk vaksinasi, daerah tersebut telah melakukan vaksinasi sebanyak 10.485 ekor dari 10.500 vaksin yang diterima. Di lain sisi, sebanyak 1.277 ekor ternak telah menerima vaksinasi tahap dua.
Pada kesempatan yang sama, Camat Cipunagara Kabupaten Subang Taufiq menjelaskan kiat sukses penanganan PMK di kawasan itu. Menurut Taufiq, strategi yang dilakukan daerahnya yakni dengan melakukan biosecurity secara intensif, serta mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor.
Selanjutnya, Bupati Kuningan Acep Purnama menjelaskan total kasus PMK di daerahnya yakni sebanyak 4.181 ekor yang tersebar di 20 kecamatan. Kondisi tersebut dengan rincian: sembuh sebanyak 1.744 ekor, mati 160 ekor, dan potong bersyarat 286 ekor. Sedangkan untuk tes PCR baru dilaksanakan terhadap 61 sampel.
Acep melanjutkan, pihaknya telah melakukan beberapa tindakan preventif. Hal itu di antaranya vaksinasi sebanyak 6.099 dosis, menerbitkan SE Kewaspadaan Masyarakat terhadap PMK, sosialisasi, serta upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan PMK yang diperlukan.
Masih dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan Dadi Hariadi menjelaskan, penanganan PMK di wilayahnya membutuhkan peran aktif berbagai pihak. Apalagi di daerah tersebut hanya terdapat dua dokter hewan, sedangkan jumlah peternak sangat banyak. Karena itu, penanganan PMK di kabupaten tersebut membutuhkan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kesehatan hewan. (*)
