Jakarta (20/12/2023): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan tradisonal. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Nasional (Munas) PNTI ke-5.
Lebih lanjut Yusharto menerangkan, sebagai organsiasi kemasyarakatan PNTI memiliki fungsi advokasi untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan terkait nelayan tradisional.
“Ini merupakan pekerjaan yang besar. Bapak/Ibu menjadi bagian (PNTI) dapat menyuarakan secara langsung, mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mewujudkannya dalam perencanaan pembangunan di desa,” ungkap Yusharto di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Guna memastikan fungsi advokasi berjalan baik, Yusharto mengimbau PNTI untuk memanfaatkan sistem informasi agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, aspirasi nelayan tradisional dapat tersampaikan lebih cepat dan efektif.
“Tidak bisa ini hanya dilakukan dengan cara-cara tradisional atau secara manual. Luas wilayah berikut panjang pantai yang kita kelola sangat besar dan ini menjadi wilayah operasi Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.
Yusharto menerangkan, PNTI sebagai organisasi kemasyarakatan juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Apakah kebijakan tersebut sudah relevan dengan kondisi nelayan atau belum. Dirinya menyarankan agar kontrol sosial dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yakni pemerintahan desa.
“Banyak hal yang Bapak/Ibu bisa lakukan dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial mulai di tingkat desa karena ini yang akan menjadi bagian terdepan yang suaranya akan ke dengar sampai tingkat nasional,” terangnya.
Selain itu, untuk memaksimalkan kontrol sosial yang dilakukan, Yusharto mengimbau PNTI bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Salah satu di antaranya bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
“Bapak/Ibu akan melakukan atau turut dalam proses perencanaan kebijakan sampai dengan mengevaluasi kebijakan dalam fungsi kontrol sosial tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap keberadaan PNTI dapat membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional. Perekonomian yang lebih baik sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Untuk itu, kami berharap Bapak/Ibu dapat berpikir kreatif dan inovatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan berbagai hal yang berkaitan dengan inovasi yang ada hubungannya dengan kegiatan nelayan,” tegasnya. (*)
