
JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai pihak yang ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut.
Ia juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Begitu pula dengan informasi yang menyebut Kemnaker akan bertindak sebagai lembaga pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan.
Karena itu, sejumlah aspek teknis terkait implementasi kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih perlu merumuskan aturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan tata kelola dana cadangan pesangon.
Menurut Putri, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pengusaha, pekerja/buruh, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Mekanisme Pengelolaan hingga Sumber Pendanaan Akan Diatur
Lebih lanjut, Putri mengungkapkan peraturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting.
Aspek tersebut meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan Dana Cadangan Pesangon berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tidak Terpengaruh Informasi Keliru
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Masyarakat diminta mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Putri menegaskan, setiap perkembangan terkait kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon kepada Danantara berdasarkan penetapan pemerintah sebagaimana isu yang beredar. Kepastian mengenai mekanisme dan lembaga pengelola masih menunggu penyusunan serta penetapan peraturan pelaksanaan. (ADV)






