Kemnaker Tegaskan Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Bagikan

Kemnaker Tegaskan Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memimpin rapat koordinasi sosialisasi mekanisme penetapan upah minimum 2027 bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. (Foto: Kemnaker)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pengupahan tahun depan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme penghitungan dan penetapan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam rapat tersebut.

Kemnaker Siapkan Estimasi Kebutuhan Hidup Layak

Untuk mendukung akurasi penghitungan upah minimum, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain disusun pada tingkat provinsi, estimasi KHL juga dihitung untuk tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Baca Juga :  PDIP Tegas Tolak Pilkada Tak Langsung, Megawati: Ini Sikap Ideologis

Data tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat di masing-masing wilayah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembahasan. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Jadwal Penetapan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2027

Pemerintah juga telah menetapkan batas waktu pengumuman dan penetapan upah minimum 2027. Pemerintah daerah diminta memperhatikan jadwal tersebut agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan dalam sosialisasi, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Selanjutnya, penetapan upah minimum sektoral dilakukan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:

  1. UMP 2027: Paling lambat 21 November 2026.
  2. UMK 2027: Paling lambat 25 November 2026.
  3. UMSP 2027: Paling lambat 26 November 2026.
  4. UMSK 2027: Paling lambat 30 November 2026.

Dengan mekanisme dan jadwal tersebut, Kemnaker berharap seluruh pemerintah daerah dapat mempersiapkan proses penetapan upah minimum secara tepat waktu.

Penerapan formula pengupahan dengan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan diharapkan menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Pengupahan, pengusaha, dan pekerja menjadi faktor penting untuk mewujudkan kebijakan upah minimum 2027 yang adil dan sesuai kondisi masing-masing daerah. (ADV)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait