JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, masyarakat harus dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan berbagai program serta layanan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Cris mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja harus disampaikan secara benar, mudah diakses, dan memberikan manfaat bagi publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ujar Cris.
Menurutnya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui berbagai kesempatan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja.
Kemnaker Ungkap Data Peserta Pelatihan Vokasi Nasional
Dalam pemaparannya, Cris turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, jumlah pendaftar program tersebut mencapai 265.008 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan. Program PVN juga telah menjangkau 1.257 peserta penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat sebesar 40,12 persen. Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Data tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat untuk melihat perkembangan program pelatihan vokasi sekaligus mengukur manfaatnya dalam mendukung kesiapan tenaga kerja memasuki pasar kerja.
Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga memaparkan perkembangan Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub.
Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan mengikuti program tersebut. Dari jumlah itu, 81.530 peserta tercatat aktif menjalani pemagangan.
Program MagangHub melibatkan 7.701 penyelenggara dan didukung 31.367 mentor untuk mendampingi peserta selama mengikuti kegiatan pemagangan.
Perluas Keterbukaan Informasi hingga UPT Daerah
Cris menjelaskan, penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemnaker tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal. Langkah ini bertujuan memastikan standar pelayanan informasi publik diterapkan secara merata di seluruh unit kerja.
Kemnaker juga terus menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Melalui penguatan keterbukaan informasi publik, Kemnaker berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai pelatihan vokasi, program pemagangan, kesempatan kerja, serta berbagai bentuk pelindungan tenaga kerja.
Dengan demikian, transparansi informasi tidak hanya menjadi indikator tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan manfaat program ketenagakerjaan. (ADV)
