Jakarta (12/6/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menerima kunjungan Direktorat Pengembangan Kompetensi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kunjungan tersebut terkait rencana kerja sama penelitian dan pelatihan peningkatan kompetensi pemerintah daerah (Pemda) yang akan dilakukan keduanya.
Lebih lanjut Yusharto mengungkapkan, sebagai lembaga yang baru bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BSKDN, pihaknya mengaku perlu banyak bermitra dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjalankan tugas dan fungsi (Tusi) yang diembannya. Hal ini salah satunya untuk memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Terkait tusi tersebut, Yusharto menilai, BRIN menjadi salah satu lembaga yang tepat untuk diajak bekerja sama terutama mengenai penelitian.
“Perlu kami sampaikan bahwa BSKDN ini baru terbentuk, dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022, baru bulan Desember kemarin, makanya kami mencoba mensosialisasikan agar bisa mendapat mitra yang lebih banyak, dan kami yakin dengan pihak inilah (BRIN) institusi kami menjadi lebih baik,” ungkapnya di Ruang Video Conference BSKDN, Senin (12/6/2023).
Bersama BRIN, dirinya berharap ke depan BSKDN dapat meningkatkan kompetensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Pengembangan kompetensi tersebut mencakup 32 urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dari 32 urusan itu, 6 urusan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat hingga sosial,” terang Yusharto.
Sementara itu, Koordinator Fungsi Layanan di Bidang Sosial dan Humaniora Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN Sutrisno mengaku pihaknya sangat bersyukur karena telah disambut baik oleh BSKDN terkait rencana kerja sama dan pelatihan peningkatan kompetensi Pemda. Kendati layanan bidang sosial humaniora terbilang baru, namun dirinya optimitis dengan berkolaborasi pihaknya dapat memberikan pelatihan terbaik dan penelitian yang berkualitas mengenai isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri.
“Kami mengawali (kerja sama) proses dengan sosialisasi karena kebetulan fungsi layanan bidang sosial humaniora ini terbilang baru bapak/ibu, di akhir tahun 2022 kami melakukan identifikasi ragam jenis pelatihan yang mewakili bidang sosial humaniora, kami mengundang dari organisasi riset baik dari berbagai bidang untuk menggali potensi jenis pelatihan apa saja yang mungkin bisa ditawarkan kepada stakeholder,” pungkasnya. (*)
