IKN, Nusantara Info: Lanskap geopolitik Indonesia memasuki fase krusial ketika roda kendaraan taktis Maung Garuda melintasi aspal mulus Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di IKN pada 12–13 Januari 2026 bukan sekadar kunjungan kerja rutin, melainkan artikulasi politik strategis yang menegaskan kesinambungan arah pembangunan nasional pascatransisi kepemimpinan.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan IKN tetap berada di jalur utama sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kehadiran Presiden memberikan legitimasi moral sekaligus operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam kunjungan kerja Beliau ke IKN sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk mengawal keberlanjutan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Basuki, Selasa (13/1/2026).
Basuki menambahkan, keberlanjutan pembangunan IKN telah memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, sehingga menjadi amanat nasional lintas pemerintahan.
Fokus Bergeser: Infrastruktur ke Pilar Kebangsaan
Menariknya, kunjungan Presiden Prabowo kali ini menandai pergeseran fokus pembangunan. Tidak semata meninjau infrastruktur fisik, Presiden justru memprioritaskan penguatan pilar kebangsaan, salah satunya dengan meninjau lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara.
Bagi Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang pendidikan dan pembinaan kedisiplinan, pembangunan sumber daya manusia dipandang sebagai fondasi eksistensial bagi ibu kota masa depan. Basuki menilai langkah tersebut mencerminkan visi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi birokrat dan pemimpin nasional yang berkarakter kuat.
“Ini adalah bentuk perhatian negara terhadap pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda yang kelak akan mengisi struktur pemerintahan di IKN,” kata Basuki.
Dukungan dengan Catatan Kritis
Meski memberikan dukungan penuh, Presiden Prabowo juga menunjukkan ketelitian manajerial dengan menyampaikan sejumlah instruksi dan koreksi teknis. Perhatian khusus diberikan pada desain dan fungsi kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar mencerminkan martabat bangsa serta mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden secara spesifik meminta Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik yang ditargetkan rampung pada 2028.
“Bapak Presiden sejak awal menekankan percepatan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2028,” ujar Prasetyo.
Target tersebut menjadi tenggat krusial, menandai harapan pemerintah agar pusat orkestrasi kekuatan politik nasional secara formal telah sepenuhnya bermuara di Kalimantan.
Smart City dan Keberlanjutan Lingkungan
Selain aspek politik dan kelembagaan, dimensi teknologi dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi sorotan utama. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan visi IKN sebagai kota cerdas yang terintegrasi dengan alam.
“IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat kepada manusia. Orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” tegas AHY.
Kehadiran jajaran menteri lintas sektor mulai dari Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia—menunjukkan mobilisasi kabinet secara masif untuk mendukung percepatan pembangunan.
Peninjauan yang berlangsung hingga malam hari, meliputi Istana Negara, Paviliun Presiden, hingga Kantor Sekretariat Kabinet, menjadi penegasan bahwa pemerintah tengah memastikan kesiapan infrastruktur inti berjalan seiring dengan rancangan tata kelola pemerintahan baru.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendukung kehidupan kota mulai dari manajemen energi, transportasi, hingga fasilitas public menjadi parameter utama sebelum IKN resmi beroperasi penuh sebagai pusat administrasi negara. Dengan demikian, IKN bukan hanya simbol pemindahan ibu kota, melainkan cerminan visi Indonesia masa depan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (*)
