
Jayapura, Nusantara Info: Sebanyak 145 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua menerima akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Papua, bertepatan dengan akad massal nasional yang melibatkan 800.000 debitur se-Indonesia pada Selasa (21/10/2025).
Dari total penerima di Papua, sebanyak 50 debitur berasal dari BRI, 25 dari Bank Papua, 25 dari Bank Mandiri, 20 dari BTN, 20 dari BNI, dan 5 dari Pegadaian.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengingatkan para penerima agar menggunakan dana KUR secara bijak untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.
“Gunakanlah dana KUR yang diterima dengan bijak untuk kegiatan produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” ujarnya.
Ia juga mendorong pelaku usaha agar membangun usaha dengan semangat kerja keras, kejujuran, dan disiplin. Pemerintah Provinsi (Pemrpv) Papua, kata dia, berkomitmen memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan pemasaran produk bagi pelaku UMKM.
“Bangunlah usaha dengan semangat kerja keras, kejujuran, dan disiplin. Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendampingi melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran,” jelas Aryoko.
Perkuat Struktur Ekonomi Nasional
Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR merupakan program strategis nasional yang digagas oleh pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi dari bawah.
“Tujuannya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah, khususnya melalui pemberdayaan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah,” katanya.
Lebih lanjut, Aryoko menjelaskan bahwa program KUR menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu misi pembangunan nasional Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Salah satu poin utamanya adalah meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan kredit usaha rakyat,” terangnya.
Dengan adanya penyaluran KUR ini, diharapkan UMKM di Papua dapat terus berkembang dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. ADV (*)