Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menerima audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat kemajuan Papua, di antaranya melalui penerapan Otonomi Khusus (Otsus) yang memberikan alokasi dana besar bagi pembangunan Papua. Selain itu, pemerintah juga telah memekarkan wilayah Papua dari dua menjadi enam provinsi.
“Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lahirnya enam provinsi baru di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke berbagai daerah di Papua. Pemekaran ini juga mempertimbangkan luasnya wilayah, tantangan geografis, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi alur birokrasi yang pendek, sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses,” jelas Mendagri Tito.
Mendagri mencontohkan keberhasilan beberapa daerah yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran, seperti di Sumatera Selatan, yang mampu memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Ia berharap model serupa dapat membawa kemajuan nyata bagi Papua.
“Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” terangnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga hasilnya belum optimal.
“Masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
Untuk itu, Tito menjelaskan bahwa keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi, Mendagri juga meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
“Pengawasan itu tidak sekadar di atas kertas atau laporan rapat saja. Harus betul-betul turun ke bawah, melihat secara langsung apa yang sudah direncanakan,” tandas Tito.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota BP3OKP dari enam provinsi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dengan langkah sinkronisasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap percepatan pembangunan Papua dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. (*)
