Jakarta, Nusantara Info: Ketimpangan pendapatan global yang kian melebar kembali memicu perdebatan lama: haruskah orang-orang superkaya membayar pajak lebih besar? Di tengah meningkatnya konsentrasi kekayaan pada segelintir miliarder, sejumlah negara mulai mempertimbangkan instrumen pajak baru, mulai dari kenaikan pajak penghasilan hingga pajak kekayaan sebagai cara untuk menciptakan keadilan ekonomi.
Gagasan ini mendapat dukungan luas di kalangan publik. Meski tidak banyak orang yang menikmati membayar pajak, survei di berbagai negara menunjukkan pemilih cenderung setuju jika kelompok terkaya dikenai beban lebih besar agar mereka membayar “bagian yang adil”.
Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: bisakah kekayaan benar-benar dipajaki secara adil dan efektif?
Tekanan Meningkat di Ekonomi Besar
Amerika Serikat menjadi salah satu pusat perdebatan ini. Sebagai rumah bagi jumlah miliarder terbanyak di dunia, setiap perubahan kebijakan pajak di negara tersebut berpotensi berdampak global.
Mantan senator sekaligus kandidat presiden AS, Mitt Romney, secara terbuka menyerukan kontribusi lebih besar dari kelompok kaya. Dalam opininya di The New York Times pada Desember 2025, ia menyoroti celah dalam pajak keuntungan modal yang memungkinkan orang kaya menunda atau meminimalkan kewajiban pajak mereka.
Di tingkat lokal, langkah konkret mulai bermunculan. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilan bagi warga dengan pendapatan di atas US$1 juta per tahun. Sementara itu, negara bagian Washington telah meloloskan pajak baru untuk kelompok berpenghasilan tinggi, meski masih menunggu persetujuan gubernur.
Langkah-langkah ini mencerminkan tekanan fiskal sekaligus tuntutan politik untuk mengurangi beban kelas menengah yang stagnan.
Pajak sebagai Instrumen Keadilan
Pendukung pajak bagi orang superkaya menilai kebijakan ini tidak hanya adil, tetapi juga efisien secara ekonomi.
Profesor hukum dari University of California Berkeley, Brian Galle, menilai konsentrasi kekayaan yang ekstrem dapat berdampak luas terhadap demokrasi dan stabilitas ekonomi.
“Kelompok superkaya menguasai porsi sumber daya yang sangat besar, sehingga dapat memengaruhi hasil politik dan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Galle, sistem pajak saat ini justru memberi keuntungan pada orang kaya karena pajak umumnya baru dikenakan ketika aset dijual. Artinya, pemilik kekayaan besar dapat mengatur kapan dan di mana mereka membayar pajak.
Pajak Kekayaan: Ide Lama, Tantangan Baru
Selain pajak penghasilan, opsi lain yang kembali mencuat adalah pajak kekayaan, yakni pungutan atas total aset seseorang, bukan hanya pendapatan.
Secara historis, pajak ini bukan hal baru. Sejak 1965, setidaknya 13 negara OECD pernah menerapkannya. Namun kini hanya segelintir negara seperti Norwegia, Spanyol, dan Swiss yang masih mempertahankannya.
Salah satu alasan utama banyak negara meninggalkannya adalah kompleksitas administrasi dan tantangan hukum. Jerman menghentikan pajak kekayaan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional pada 1995. Belanda mengalami nasib serupa pada 2021 setelah kebijakan tersebut dinilai melanggar prinsip hak kepemilikan.
Sulitnya Menghitung Kekayaan
Dalam praktiknya, tantangan terbesar pajak kekayaan adalah penilaian aset. Jika uang tunai mudah dihitung, hal berbeda berlaku untuk properti, saham, karya seni, hingga aset tidak likuid lainnya.
Proses ini tidak hanya rumit, tetapi juga mahal jika harus dilakukan setiap tahun. Selain itu, pajak kekayaan berpotensi mengurangi insentif untuk menabung dan berinvestasi.
Penelitian dari Tax Foundation menunjukkan kebijakan ini juga dapat memicu pelarian modal, di mana individu kaya memindahkan aset atau bahkan domisili mereka ke negara dengan pajak lebih rendah. Contohnya terlihat di Norwegia, yang mengalami eksodus kelompok berpenghasilan tinggi setelah kenaikan pajak kekayaan.
Meski demikian, Galle menilai risiko tersebut bisa diminimalkan melalui desain kebijakan yang tepat.
Ujian dari California
Perdebatan ini kini memasuki fase baru dengan munculnya usulan pajak kekayaan di California. Negara bagian tersebut mempertimbangkan pajak satu kali sebesar 5% bagi individu dengan kekayaan di atas US$1 miliar.
Jika disetujui melalui pemungutan suara, kebijakan ini akan menjadi eksperimen besar di salah satu ekonomi terbesar dunia. Pendukungnya meyakini langkah ini dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
Namun kritik datang dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri teknologi dan Gubernur Gavin Newsom. Kekhawatiran utama adalah pajak tersebut mencakup kekayaan yang belum direalisasikan, seperti kenaikan nilai saham atau properti.
Artinya, individu bisa dipaksa menjual aset penting—termasuk saham pengendali perusahaan—hanya untuk membayar pajak.
Antara Keadilan dan Efisiensi
Pada akhirnya, perdebatan pajak bagi orang superkaya mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan ekonomi: bagaimana menyeimbangkan keadilan dengan efisiensi.
Di satu sisi, kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat fiskal negara semakin mendesak. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu agresif berisiko mengganggu investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah di berbagai negara kini dihadapkan pada pilihan sulit. Instrumen pajak memang tersedia, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang cermat.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah orang kaya harus membayar lebih, melainkan bagaimana melakukannya tanpa menciptakan masalah baru dalam sistem ekonomi global. (*)
