Jakarta, Nusantara Info: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua berhasil masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD) Award 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) pada Jumat (10/10/2025).
Gubernur Papua Matius Fakhiri hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025, yang berlangsung di Jakarta, sehari setelah dirinya resmi dilantik. Ia didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
Kegiatan yang diinisiasi OJK ini dihadiri oleh Ketua dan jajaran OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Kabareskrim Polri, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta 14 gubernur dan 232 bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.
Dorong Kolaborasi Perluasan Akses Keuangan
Rakornas TPAKD 2025 mengangkat semangat kolaborasi memperluas akses keuangan di daerah, memperkuat inklusi keuangan masyarakat, serta membahas penyusunan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan strategis pengembangan akses keuangan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memberikan TPAKD Award 2025 kepada 15 daerah penerima penghargaan, sekaligus meluncurkan Roadmap TPAKD 2025–2029 yang menjadi arah kebijakan baru dalam mendukung pencapaian program strategis nasional Asta Cita.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa bangganya atas capaian Papua yang berhasil masuk 10 besar nominasi TPAKD Award 2025. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Papua.
“Masuknya Papua dalam nominasi TPAKD Award menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperluas akses keuangan di semua lini agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Matius Fakhiri.
Ekosistem Keuangan Papua Terus Tumbuh
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andri menjelaskan bahwa sektor keuangan di Papua menunjukkan perkembangan pesat, terutama setelah terbentuknya daerah otonomi baru (DOB).
Menurutnya, hingga tahun 2024 di Provinsi Papua telah beroperasi:
- 16 Bank Umum (konvensional dan syariah)
- 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- 3 Perusahaan Efek
- 9 Agen Penjual Efek Reksadana (APERD)
- 12 Perusahaan Pembiayaan
- 10 Asuransi Jiwa
- 15 Asuransi Umum
- 1 Pegadaian
- 1 Perusahaan Modal Ventura
- 2 Perusahaan Penjaminan
- 1 Lembaga Keuangan Mikro
“Data ini menunjukkan bahwa ekosistem industri keuangan di Papua terus berkembang dan semakin beragam. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dengan industri keuangan dan pemerintah daerah agar layanan keuangan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil,” jelas Andri.
Kehadiran Gubernur Papua dalam Rakornas TPAKD 2025 menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui program TPAKD, Pemerintah Provinsi Papua berencana mengoptimalkan potensi sumber dana produktif untuk mendukung pengembangan UMKM serta pembiayaan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmoni, di mana inklusi keuangan menjadi salah satu fondasi utama bagi terwujudnya Papua yang berdaya saing, adil, dan sejahtera. (*)
