Tangerang, Nusantara Info: Pemerintah Indonesia tengah memproses penetapan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai langkah strategis memperkuat efisiensi, efektivitas, dan daya saing sistem logistik nasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (12/11/2025).
Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.
“Perpres ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional agar lebih kompetitif dan mampu menjawab tantangan global. Sektor logistik memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Menko Airlangga menegaskan, penguatan logistik nasional merupakan pilar utama untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sektor Logistik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen year-on-year (yoy) pada triwulan III 2025, ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
Sementara itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,62 persen pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan 8,52 persen pada periode sebelumnya. Sektor ini bahkan menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III dengan sumbangan 6,1 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB).
Airlangga juga mengutip proyeksi dari Supply Chain Indonesia (SCI) yang memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar Rp1.500 triliun terhadap PDB nasional, naik menjadi sekitar 9 persen, dari 8,69 persen pada 2024.
“Angka ini menunjukkan bahwa sektor logistik terus tumbuh dan memiliki potensi besar dalam memperkuat struktur ekonomi nasional,” terangnya.
Efisiensi Logistik Jadi Tantangan Utama
Meski menunjukkan kinerja positif, Menko Airlangga menyoroti bahwa efektivitas dan efisiensi logistik masih menjadi tantangan utama. Pada 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29 persen dari total PDB, angka yang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan sistem logistik maju.
Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 versi Bank Dunia. Menurut Airlangga, posisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan transformasi logistik agar Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.
“Biaya logistik yang tinggi tidak hanya membebani ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan biaya ekspor dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah menilai reformasi logistik nasional harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, pelaku usaha logistik, akademisi, serta mitra internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses transformasi logistik nasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan reformasi ini.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan inovasi dari sektor swasta, kolaborasi dengan mitra global, serta masukan dari para profesional. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk mewujudkan logistik nasional yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Airlangga menutup sambutannya dengan optimisme bahwa Perpres Penguatan Logistik Nasional akan menjadi pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekspor, dan membuka akses yang lebih luas bagi dunia usaha.
“Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita wujudkan logistik nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekspor, dan membuka akses yang lebih luas,” pungkasnya. (*)
