Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (19/3/2026).
Menurut Airlangga, arahan utama Presiden adalah menjaga kesehatan fiskal negara di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah memilih strategi efisiensi belanja operasional dan optimalisasi penerimaan negara sebagai langkah utama, bukan memperlebar defisit.
“Kebijakan fiskal yang disiplin menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap Indonesia,” ujarnya.
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN tahun ini tidak akan melampaui batas 3 persen PDB. Bahkan, pemerintah menargetkan defisit berada di kisaran 2,89 hingga 2,9 persen.
Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai simulasi dan perhitungan untuk memastikan ruang fiskal tetap aman tanpa perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna memperlebar defisit.
“Pemerintah masih memiliki cadangan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini berada di kisaran Rp280 triliun. Cadangan tersebut dapat menjadi bantalan jika terjadi tekanan ekonomi yang tidak terduga,” terangnya.
Selain menjaga defisit, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang lebih produktif. Anggaran negara diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi belanja negara untuk mencegah pemborosan dan potensi korupsi. Ia mengungkapkan pada tahap awal program efisiensi, pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp308 triliun dari belanja pemerintah pusat.
Menurut Prabowo, dana tersebut berasal dari pengeluaran yang dinilai tidak efektif, seperti kegiatan seremonial berlebihan, rapat di luar kantor, pembelian alat tulis dalam jumlah besar, serta berbagai belanja rutin yang tidak mendukung program prioritas.
Ia berpendapat bahwa tanpa pemangkasan tersebut, dana ratusan triliun rupiah berpotensi tidak digunakan secara optimal bahkan membuka celah penyimpangan.
Prabowo juga menyoroti tingginya tingkat ketidakefisienan investasi di Indonesia yang tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Angka ICOR Indonesia disebut berada di kisaran 6,5, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang berada di sekitar angka 4, serta Vietnam sekitar 3,6.
Tingginya ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama dibandingkan negara lain. Dengan total APBN mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo memperkirakan tingkat ketidakefisienan dapat mencapai sekitar 30 persen.
Ia menilai masih terdapat ruang besar untuk penghematan, terutama pada belanja rutin yang tidak esensial. Pemerintah juga menyoroti praktik pengadaan barang yang berulang setiap tahun, termasuk komputer dan perlengkapan kantor, serta kegiatan kajian yang dinilai tidak langsung menyentuh persoalan mendasar seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan fiskal yang menekankan efisiensi diharapkan dapat memperkuat kualitas belanja negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan defisit tetap terkendali dan belanja lebih tepat sasaran, APBN diharapkan mampu menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemerintah optimistis strategi ini akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kehati-hatian fiskal, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. (*)
