PAPUA PEGUNUNGAN, NUSANTARA INFO: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan meminta pemerintah pusat memberikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara maksimal guna menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan TKD dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, mengatakan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” ujar Elai dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Menurut Elai, Papua Pegunungan belum memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai untuk membiayai program pembangunan secara mandiri. Karena itu, keberlangsungan berbagai program pemerintah daerah sangat bergantung pada kecukupan alokasi TKD dari pemerintah pusat.
Ia menilai pengurangan dana transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Bergantung pada Dana Otsus
Elai menjelaskan, selama ini pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan sebagian besar mengandalkan pendanaan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten membutuhkan dukungan Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan tetap berjalan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas fiskal daerah dalam menetapkan kebijakan transfer anggaran.
Dana Otsus Papua Pegunungan Disebut Terus Menurun
Senada dengan Elai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, mengungkapkan bahwa alokasi Dana Otsus untuk Papua Pegunungan juga mengalami penurunan sejak provinsi tersebut disahkan pada 2023.
Menurut Marthen, penurunan alokasi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.
Ia menilai kondisi fiskal Papua Pegunungan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat daerah tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran yang kuat untuk mempercepat pembangunan.
Atas kondisi tersebut, Marthen meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pemulihan alokasi TKD bagi Papua Pegunungan.
Ia juga mengusulkan agar kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, terutama daerah otonom baru (DOB).
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. Kalau TKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemulihan TKD Dinilai Penting untuk Percepatan Pembangunan
Permintaan Pemprov Papua Pegunungan tersebut menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan di daerah otonom baru yang masih memiliki keterbatasan sumber pendapatan.
Dukungan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen penting untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Bagi Papua Pegunungan, kecukupan TKD dan Dana Otsus menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Pemprov Papua Pegunungan berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali besaran alokasi transfer anggaran dengan memperhatikan kebutuhan riil, kondisi geografis, serta tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program prioritas secara lebih optimal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur. (*)
