Aceh, Nusantara Info: Dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga sepakat meniadakan ego sektoral, agar proses pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, dan masyarakat terdampak dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
Capaian Pemulihan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Sebanyak 18 tenda belajar telah didirikan, sementara 80 tenda tambahan siap didistribusikan. Penyaluran 15.500 paket school kit serta tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp15,7 miliar juga telah ditransfer langsung ke rekening penerima.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meski masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Rapat menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak.
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA, menyepakati fokus utama pada pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan antar-desa dan antarwilayah, pengaktifan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Selain itu, normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional menjadi prioritas. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan percepatan penanganan di seluruh kabupaten/kota terdampak, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi optimal.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ungkap Safrizal.
Pemerintah juga menjamin kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara. Seluruh pekerjaan dilakukan paralel, mulai dari jalan, jembatan, normalisasi sungai, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah kepemimpinan Mendagri menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Komitmen Pemerintah untuk Aceh Bangkit
Satgas DPR RI menegaskan pentingnya memastikan tidak ada wilayah yang terisolir. Pemerintah pusat berkomitmen mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyediaan air bersih bagi warga, sehingga pemulihan pascabencana mendorong Aceh bangkit.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Perhubungan, Komunikasi dan Digital, Keuangan, PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, dan pemerintah daerah, yang bertujuan memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor. (*)
