Aceh, Nusantara Info: Rangkaian Kegiatan Acara Persidangan ke-39 Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Indonesia-Malaysia (KK/JKK Sosek Malindo) resmi dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, yang juga selaku Ketua KK Sosek Indonesia dan Encik Hamzah bin Ishaq, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara selaku Pengerusi JKK Sosek Malaysia. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 5 – 7 Desember 2024.
Pada Persidangan ke-39 kali ini, ruang lingkup isu strategis yang dibahas secara bersama meliputi Bidang Sosial dan Kebudayaan, Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan, serta Bidang Keamanan dan Pengelolaan Perbatasan di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat – Negeri Sarawak, Provinsi Kalimantan Utara – Negeri Sabah, Provinsi Riau/Kepri – Johor Melaka, dan isu-isu lain terkait kawasan perbatasan kedua negara ataupun kesekretariatan.
“Berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang di bawah forum bilateral Sosek Malindo harus dapat terus berkontribusi dalam pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan hingga saat ini, dan menghasilkan banyak manfaat sebagaimana diharapkan oleh pimpinan tertinggi di Indonesia dan Malaysia,” ujar Safrizal dalam sambutannya.
Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Delegasi Malaysia dan Indonesia yang telah bersedia untuk melakukan pertemuan di Bumi Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh, Indonesia.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Delegasi Malaysia dan Indonesia atas kesediaannya menghadiri pertemuan ini di Kota Banda Aceh. Kehadiran ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama dalam membangun kawasan perbatasan yang lebih optimal,” ungkap Safrizal.
Rangkaian kegiatan ini juga turut diikuti oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara serta turut melibatkan konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Diharapkan dengan keterlibatan stakeholder terkait dapat mendorong dan meningkatkan kerjasama sosio ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. (*)
