Jayapura, Nusantara Info: Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 di Kantor DPR Papua, Rabu (16/7/2025).
Fatoni mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua atas sinergi dan dukungan yang menghasilkan capaian signifikan, termasuk diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2024.
“Ini hasil kerja kolektif yang mencerminkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas,” ujar Fatoni.
Ia memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,059 triliun atau 100,5% dari target, sementara belanja daerah terserap 89,34%, naik dari 85,51% pada 2023. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,26 triliun atau 101,39% dari target, dengan SiLPA sebesar Rp486,18 miliar turun signifikan dari tahun sebelumnya.
Fatoni juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan BUMD agar lebih produktif dan berdampak langsung pada perekonomian daerah.
“Pemprov Papua berkomitmen menata keuangan daerah demi pelayanan dasar yang lebih baik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat,” tegasnya.
Di akhir rapat, seluruh fraksi DPR Papua menyetujui Raperdasi Pertanggungjawaban APBD 2024, yang kemudian ditandatangani oleh unsur pimpinan DPR Papua dan Pemerintah Provinsi.
Fatoni menutup dengan harapan bahwa kemitraan antara Pemprov dan DPR Papua terus terjaga untuk mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sesuai amanat Otonomi Khusus. (*)
