Pemerintah Resmi Buka Posko Induk Satgas Nasional Pascabencana di Banda Aceh

Bagikan

Pemerintah Resmi Buka Posko Induk Satgas Nasional Pascabencana di Banda Aceh
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah, pegang mikrofon) memimpin penyerahan bantuan Kementerian Dalam Negeri untuk korban bencana di Aceh, didampingi Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA (dua dari kiri) dan pejabat terkait, Kamis (8/1/2026). (Foto: Humas Ditjen Bina Adwil)

Banda Aceh, Nusantara Info: Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi akan membuka Posko Induk di Banda Aceh, Aceh. Pemilihan Aceh sebagai lokasi utama karena wilayah ini menjadi salah satu yang terdampak paling parah, selain Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Rapat Perdana Satgas Nasional

Sejalan dengan pembukaan posko, Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026). Rapat dihadiri Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta Sekjen kementerian dan lembaga terkait.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memastikan program pemulihan berjalan efisien dan tepat sasaran.

Standby Force dan Pendampingan di Sumatra

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan pihaknya telah menyiapkan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatra sejak awal masa tanggap darurat.

“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, yang telah ditugaskan di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.

Baca Juga :  Pj Gubernur Babel Usulkan Kenaikan Royalti Timah ke Presiden Jokowi

Target Prioritas Satgas

Pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada:

  • Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di pengungsian
  • Penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga segera kembali ke tempat tinggal masing-masing

“Selain yang bersifat fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik, terutama untuk menyampaikan kemajuan kerja pemerintah secara transparan. Kami juga melibatkan rekan-rekan media nasional dan lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” pungkas Safrizal.

Posko Induk: Pusat Kendali Terpadu

Posko Induk Satgas Nasional di Banda Aceh akan menjadi pusat kendali terpadu untuk seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak. Kehadiran posko ini diharapkan mempercepat koordinasi antar instansi, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, dan mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen nyata negara dalam menangani dampak bencana secara cepat, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kinerja penanganan pascabencana. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait