Samarinda, Nusantara Info: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi meluncurkan enam program unggulan Gratispol, salah satunya adalah penyediaan internet gratis di setiap desa di wilayah tersebut. Peluncuran ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Program Gratispol Internet ini akan menjangkau 841 desa yang tersebar di 197 kelurahan dan 105 kecamatan di tujuh kabupaten dan tiga kota di Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur, Seno Aji.
“Sesuai amanah dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kami akan memfasilitasi internet gratis, khususnya di kantor-kantor kepala desa, Puskesmas, dan sekolah agar terkoneksi dengan program digitalisasi,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).
Gubernur Harum mengakui bahwa masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau sinyal (blank spot).
Terkait dengan program Gratispol Internet, Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, telah mengidentifikasi desa-desa tersebut dan berencana membangun Base Transceiver Station (BTS) agar wilayah blank spot menjadi hotspot. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program digitalisasi dan konektivitas bagi seluruh masyarakat.
“Dengan implementasi Gratispol Internet di setiap desa, diharapkan pelayanan publik di kantor desa, sekolah, dan Puskesmas dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Begitu juga proses pembelajaran daring atau melalui zoom meeting di sekolah-sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Gubernur Harum.
Lebih lanjut, Gubernur Harum menekankan bahwa di era digitalisasi ini, internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan pokok. Melalui program Gratispol Internet, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memfasilitasi desa-desa yang masih mengalami kendala sinyal agar masyarakat di desa dapat semakin maju dan berkembang.
“Melalui program Gratispol Internet, masyarakat di desa-desa dan wilayah perbatasan akan lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung proses belajar dan mengajar,” pungkasnya. (*)
