Malaka, Nusantara Info: Pemerintah Malaka, Malaysia, tengah merencanakan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Malaka dengan Dumai, Indonesia. Proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan, dengan alokasi anggaran sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar yang akan diberikan kepada perusahaan konsultan untuk meneliti aspek teknis, ekonomi, dan logistik.
Menurut laporan Free Malaysia Today, Minggu (21/12/2025), Ketua Menteri Malaka, Ab Rauf Yusoh, mengusulkan jembatan sepanjang 47 kilometer yang akan terbentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Malaka, menuju Dumai, Indonesia.
Saat ini, lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah direncanakan akan diubah menjadi kawasan industri baru. Ab Rauf menilai, pembangunan jembatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Malaka.
Kolaborasi Indonesia–Malaysia
Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, rencana jembatan ini telah dibahas melalui focus group discussion (FGD) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, dan Universiti Teknikal Malaysia Malaka (UTeM) pada 22 Oktober 2025 di Dumai.
Dalam FGD tersebut, berbagai aspek penting dalam studi kelayakan dibahas, termasuk kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Proyek ini diproyeksikan memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, transportasi, dan teknologi.
Toharudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, menegaskan bahwa pembangunan jembatan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, terutama di Bengkalis dan Dumai.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.
Menuai Kritik di Malaysia
Meski mendapat dukungan dari sisi Indonesia, rencana jembatan ini menuai kritik di Malaysia. Ketua oposisi Malaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan dan kelayakan pembangunan jembatan tersebut.
“Kenyataannya, belanja pemerintah Malaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” ujar Yadzil.
Yadzil juga menilai wilayah Indonesia yang akan dihubungkan jembatan ini bukanlah pusat ekonomi utama. Ia memperingatkan bahwa kemungkinan imbal hasil bagi Malaka minim, dan kegagalan konsesi proyek akan membebani publik.
“Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” ucapnya.
Meski masih berada di tahap kajian, proyek jembatan Dumai–Malaka memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas regional dan memperkuat hubungan ekonomi lintas negara. Namun, berbagai tantangan, baik dari sisi pendanaan, kelayakan ekonomi, maupun dukungan politik, masih harus diatasi sebelum proyek ini dapat direalisasikan. (*)
